DENPASAR, Balipolitika.com– Komitmen dan aksi iklim di tingkat subnasional yang diprakarsai oleh masyarakat dan pemimpin daerah di Bali akan menjadi inspirasi bagi aksi iklim yang lebih ambisius di Indonesia.
Semangat inilah yang diusung oleh Pekan Iklim Bali 2025: Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim, yang akan berlangsung pada tanggal 25-30 Agustus, 2025 di Denpasar, Bali, dan pertama kali diumumkan kepada publik melalui acara media gathering di Denpasar, Jumat 11 Juli 2025.
Diinisiasi oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, Pekan Iklim Bali 2025: Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim akan mendukung dan menyuarakan peran kunci pemimpin iklim daerah di Indonesia, dalam menjembatani ambisi global menjadi aksi lokal yang nyata dan tepat guna.
Acara media gathering Pekan Iklim Bali: Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim berlangsung di Kubu Kopi, Denpasar 11 Juli 2025 dan dihadiri oleh sejumlah narasumber, yaitu Lead Program Planning & Control (Perencanaan dan Pengendalian Program) Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Tengku Alia Sandra, Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Nirarta Samadhi, dan Kepala Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Sofwan Hakim.
Turut hadir sebagai moderator, pegiat jurnalisme warga, Luh De Suriyani.
Sesuai dengan Perjanjian Paris 2015, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi dengan target Emisi Nol Bersih pada tahun 2060.
Pemerintah Provinsi Bali menyambut visi ini, dan menyatakan komitmen yang lebih ambisius untuk mencapai Bali Emisi Nol Bersih pada tahun 2045, lima belas tahun lebih cepat dari target nasional.
Komitmen ini telah didukung oleh berbagai perangkat regulasi di Bali, melalui Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah.
Diadakan untuk pertama kalinya, Pekan Iklim Bali 2025, dengan tema Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim, hadir sebagai ruang temu pemimpin daerah, pegiat iklim, organisasi non pemerintah, pendana dan investor, serta masyarakat untuk bersama mendorong aksi iklim yang kolaboratif, inovatif, dan berdampak di Indonesia.
Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Jl. Hayam Wuruk No.136, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239.
Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Tengku Alia Sandra, menyatakan, “Pekan Iklim Bali 2025 sejalan dengan penguatan program prioritas Provinsi Bali, yaitu mandiri energi, transportasi berkelanjutan, kedaulatan pangan, dan air bersih.”
“Bali telah memiliki Pergub Mandiri Energi dan Rencana Aksi Daerah KBLBB. Pekan Iklim Bali akan membantu Pemerintah Provinsi Bali memperkuat dukungan dan kolaborasi dengan mitra non-pemerintah, termasuk pihak swasta, untuk mempercepat pelaksanaan dua regulasi tersebut,” ungkap Tengku Alia Sandra. Country Director WRI Indonesia.
Anggota Dewan Pembina Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Nirarta Samadhi, menyatakan, “Kepemimpinan daerah punya posisi kunci dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Ini dapat terlihat dalam Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Jl. Hayam Wuruk No.136, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239 komitmen Bali untuk mencapai Bali Emisi Nol Bersih pada tahun 2045, yang dapat menjadi pemantik inspirasi baik di tingkat subnasional maupun nasional di Indonesia.”
“Peran Bali sebagai upaya memperkuat komitmen dan aksi iklim nasional sangat penting, karena Bali adalah provinsi kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai daerah adat dan destinasi internasional, Bali memiliki dualitas di mana kearifan lokal berhadapan dengan tantangan global,” lanjut Nirarta Samadhi.
Menurut Kepala Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Sofwan Hakim, “Bali membutuhkan akses teknologi energi bersih dan infrastruktur hijau yang didukung sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Untuk itu, Bali juga perlu membangun mekanisme pendanaan yang mandiri dan dimiliki secara lokal, serta memiliki landasan regulasi yang kuat, untuk mendukung ambisi menjadi pusat keunggulan untuk pembangunan berkelanjutan dan berbasis lingkungan.”
Oleh karena itu, Pekan Iklim Bali 2025 akan fokus kepada empat topik utama; kepemimpinan daerah dan tata kelola, solusi berbasis iklim atau inisiatif rendah emisi, pendekatan akar rumput dan kewirausahaan berkelanjutan, serta ekonomi hijau dan pembiayaan hijau berkelanjutan.
Pekan Iklim Bali 2025 akan terbagi atas empat rangkaian kegiatan utama, yaitu:
1. Forum Nasional (25 Agustus 2025), berupa forum diskusi dua arah untuk pemimpin daerah dan nasional, yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota di Bali, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya, perwakilan pemerintah pusat, beserta mitra pembangunan dan kelompok masyarakat.
2. Jelajah Inovasi (26-27 Agustus 2025), berupa kunjungan ke berbagai lokasi dan kegiatan inovasi iklim yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, termasuk wirausaha iklim, desa/desa adat, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal. Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Jl. Hayam Wuruk No.136, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
3. Forum Investasi Iklim (28 Agustus 2025), berupa forum diskusi panel dan breakout sessions yang menyatukan institusi pendanaan/pembiayaan iklim dengan penyedia solusi iklim.
4. Pasar Rakyat (30 Agustus), berupa mini bazaar/festival yang melibatkan dan mengundang masyarakat luas untuk berkenalan dengan berbagai inisiatif solusi berbasis iklim dan teknologi, UMKM lokal Bali yang menjalankan praktek berkelanjutan, serta acara hiburan bertema iklim.
“Melalui rangkaian kegiatan Pekan Iklim Bali 2025, kami berharap dapat membuka titik temu perspektif serta wawasan melalui diskusi kebijakan dan tindakan aksi iklim sub-nasional melalui Forum Nasional, serta mendemonstrasikan praktek terbaik inovasi solusi iklim berbasis komunitas melalui Jelajah Inovasi.”
“Kami juga ingin menelusuri potensi pendanaan solusi iklim berkelanjutan, dan membuka pintu kolaborasi lintas sektor melalui Forum Investasi Iklim, serta memasyarakatkan aksi iklim skala lokal dan UMKM berkelanjutan melalui Pasar Rakyat,” lanjut Sofwan Hakim.
Pekan Iklim Bali 2025 mengundang berbagai pihak baik dari sektor publik, swasta, masyarakat sipil, komunitas, hingga media untuk turut serta membangun ekosistem kolaboratif, demi mendorong ambisi dan aksi iklim yang lebih inklusif dan berdampak. (bp/jk/ken)
