JAKARTA, Balipolitika.com- Sekretariat DPRD Kabupaten Badung bersama sejumlah awak media melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus studi banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.
Studi Banding tersebut bertujuan untuk mempelajari inovasi yang diterapkan DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait tata cara kerjasama media.
Rombongan dipimpin Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.SI., didampingi JF. Pranata Humas, Ida Bagus Putra Mas Siangan, S.AG., serta sejumlah staf Sekretariat DPRD Kabupaten Badung dengan menggandeng 22 media online.
Rombongan DPRD Badung langsung diterima Wakil Ketua Komisi D Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bun Joi Phiau di Ruang Protokol, DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Usai kunjungan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M. SI., didampingi JF. Pranata Humas, Ida Bagus Putra Mas Siangan, S.AG., menyampaikan pihaknya turut berbangga atas Kunjungan Kerja (Kunker) Sekretariat DPRD Badung bersama sejumlah media online, yang bisa ditiru terkait dengan teknologi yang diterapkan Sekretariat DPRD DKI Jakarta.
“Sebelum ke sini, kita sudah daftar lewat online, yang hari ini langsung diterima pihak DPRD DKI Jakarta. Jadi, sangat jelas sesuai SOP. Mudah-mudahan, hal ini bisa kita terapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung,” kata Thomas Yuniarta.
Dari hasil studi banding ini, lanjutnya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi masukan yang bisa ditiru, yaitu setiap hari Rabu, ASN termasuk anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi; diharapkan, mereka menggunakan transportasi umum untuk datang ke kantor.
“Nah, kalau ini bisa diterapkan di Kabupaten Badung, khususnya tentu luar biasa, karena di beberapa titik tertentu, volume kendaraan itu sudah tidak sesuai dengan lebar jalan,” tegasnya.
Jika hal tersebut diterapkan dengan adanya transportasi umum, yang sekarang dilaksanakan di Kabupaten Badung, maka diharapkan pula hal tersebut bisa ditiru, yang dinyatakan sangat luar biasa, minimal dilakukan di lingkungan ASN Sekretariat Pemerintah Kabupaten Badung.
“Kebetulan kita satu areal Puspem Badung. Kalau itu seandainya semua diberikan instruksi menggunakan angkutan transfortasi umum tentu sangat luar biasa sekali. Jadi, kita jalan dari depan sampai mencari ke kantor masing-masing,” ungkapnya.
Dalam merealisasikan hal tersebut, tentu diperlukan peraturan teknis melalui sejumlah kajian-kajian khusus, terutama bàgian lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Satpol PP dan bekerjasama dengan Polres Badung maupun Polresta Denpasar.
“Nah, hal tersebut mudah-mudahan bisa dikaji lebih dalam, sehingga dibuat satu keputusan bersama, bisa dalam bentuk Perda atau Pergub,” harapnya.
Melalui kajian lalu lintas dari Dinas Perhubungan sebagai leading sector, Thomas Yuniarta berharap pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Badung bisa mendata di daerah tertentu, misalnya daerah Kwanji, Dalung sampai Puspem Badung bisa dipersiapkan bus Trans Metro.
Meski letak agak jauh dari halte menuju Puspem Badung, tapi perlu dipersiapkan beberapa mobil pengumpan, yang langsung diarahkan ke Puspem Badung.
“Hal ini sangat efisiensi anggaran sekali, sehingga beberapa halte perlu ditambah, karena sekarang di depan Puspem itu hanya ada satu halte. Kalau bisa lebih masuk lagi, itu lebih bagus lagi. Jadi, tidak perlu jalan dari depan ke areal bus. Jadi, bisa masuk ke areal Puspem, didepan Pura Lingga Bhuwana disitu turun, kemudian pegawai menyebar semuanya ke seluruh Badung. Demikian pula, saat pulangnya, diatur lagi agar tidak ada kemacetan,” tandasnya.
Sementara itu, perwakilan media online yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung, Nyoman Sarmawa mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang berkenan menerima rombongan Sekretariat DPRD Badung bersama awak media untuk menambah wawasan terkait kerjasama media dengan DPRD.
“Kami melibatkan 22 media online yang selama ini sudah bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Badung dan diterima dengan baik oleh DPRD Jakarta, dalam hal ini Wakil Komisi D yang menangani masalah pembangunan, termasuk insfrastruktur,” terangnya.
Mengenai program Nasional tentang efisiensi anggaran, lanjutnya hal tersebut sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
“Ketika program pemerintah yang sesungguhnya bisa memberikan stimulus kepada pertumbuhan ekonomi di masyarakat, ketika itu dipangkas justru akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi, lantaran DPRD memiliki salah satu hal budget disana, selain hak legislasi,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bun Joi Phiau menyebutkan APBD DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp91 triliun lebih dengan PAD cukup besar.
Meski ada efisiensi anggaran, tapi tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; apalagi, tidak semua program efisiensi anggaran dipotong 50 persen.
“Selama ini, kami punya APBD dan PAD besar, otomatis bisa kami tabung. Itu kalau daerah kan kecil otomatis efisiensi sangat terasa, tapi DKI Jakarta tidak terasa efek efisiensi anggaran,” kata Joi Phiau.
Mengingat, DKI Jakarta menjadi kota global, maka beberapa program menjadi prioritas utama guna mengatasi sejumlah permasalahan, khususnya masalah banjir, lantaran Jakarta rentan mendapat banjir kiriman dari daerah.
Apalagi, istana negara bakal pindah ke IKN Kalimantan, sehingga untuk mencapai Kota Global, maka banyak perubahan yang akan terjadi di Jakarta, sehingga perlu dipelajari dan dibenahi secara bersama-sama.
“Contohnya jaringan kabel yang masih berantakan, itu tetap rutinitas kita antisipasi permasalahan tersebut,” urainya.
Terkait kerjasama media, pihaknya bekerja sama dengan 71 media yang telah memiliki kantor dan ruangan tersendiri.
“Kita bekerjasama dengan media cukup bagus, karena di media itu ada pimpinannya dan mereka ada tempat disini, DPRD Jakarta,” pungkasnya. (bp/ken)
