BALI, Balipolitika.com – Masih ingat kasus bully di Klungkung?
Yang mana anak perempuan di bawah umur, mendapat kekerasan dari beberapa orang. Sayangnya korban juga anak putus sekolah.
Itu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung. Terlebih pelaku maupun korban dalam kasus tersebut merupakan anak di bawah umur.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung, anak putus sekolah jumlahnya 900 orang lebih tersebar di 4 kecamatan. Mereka putus sekolah karena berbagai alasan.
Mereka ini terdiri dari lulus, tidak melanjutkan baik jenjang dasar maupun menengah sebanyak 215 orang.
Kecamatan Nusa Penida yang paling banyak menyumbang anak putus sekolah, karena tidak melanjutkan,jumlah sebanyak 98 orang.
Sedangkan mereka yang drop out (keluar) jumlahnya sebanyak 183 orang. Kecamatan Nusa Penida menempati peringkat pertama anak yang drop out dengan jumlah 72 orang
Sedangkan mereka yang belum pernah sekolah tercatat sebanyak 568 orang dari usia 7-15 tahun ke atas. Pada kelompok ini, kembali Kecamatan Nusa Penida terbanyak memiliki warga belum pernah sekolah, jumlahnya 286 orang.
“Kami sudah melakukan upaya-upaya seperti melakukan pendataan ulang untuk memverifikasi kebenaran data,” ujar Kadisdikpora Klungkung, I Ketut Sujana, Minggu (15/3).
Siswa putus sekolah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap taraf hidup maupun dampak sosial di masyarakat.
Anak yang tidak melanjutkan pendidikan, memiliki peluang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan stabil, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga.
Selain itu, putus sekolah juga berdampak pada perkembangan sosial dan emosional anak, menyebabkan rasa kurang percaya diri yang berisiko memicu gangguan kesehatan mental.
Selain itu anak yang putus sekolah lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Minimnya pendidikan membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.
Kasus perundungan serta kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Klungkung, menjadi salah satu bukti nyata, di mana keempat pelakunya merupakan anak yang putus sekolah.
“Terkait hal ini, kami terus melakukan sosialisasi ke perbekel terkait pelaksanaan program keaksaraan dan kesetaraan. Melaksanakan pembelajaran kesetaraan A,B dan C,” jelas Sujana.
Tahun 2025 ini, menurutnya ada empat lembaga atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sedang melaksanakan program kesetaraan dengan berbagai jenjang mulai paket A hingga paket C, total jumlah pesertanya sebanyak 353 orang.
“Ini data (353 peserta) yang sedang kami tangani,” ujar Ketut Sujana. Menurut Kadisdikpora Klungkung, I Ketut Sujana, pemerintah daerah tidak bisa memaksakan warga ikut pendidikan kejar paket. Namun pemerintah tetap hadir untuk memfasilitasi dengan program kesetaraan.
“Selama ini minat dan kemauan warga untuk mengikuti pembelajaran program kesetaraan masih sangat rendah. Kita dorong terus agar berkembang,” demikian ujar Sujana. (BP/OKA)
