SOLUSINYA: Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, MT., menyoroti masalah sampah di Bali. (Ilustrasi: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com- Mengawali tahun 2025 Bali kembali menghadapi tantangan yang luar biasa, permasalahan sampah yang belum tuntas kini mulai mengancam sektor pariwisata dan tak khayal akan berdampak terhadap citra Indonesia dimata dunia, Bali saat ini benar-benar membutuhkan master plan (solusi) yang lebih efektif untuk menghadapi polemik yang terjadi.
Belum lagi adanya wacana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarbagita di Suwung oleh Pemerintah Pusat, menjadi topik hangat perbincangan warganet beberapa waktu belakangan ini, juga telah menjadi sorotan sejumlah akademisi yang mendorong pemerintah untuk serius menuntaskan permasalahan sampah di Bali.
Menyikapi permasalahan sampah di Bali, Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, MT., atau akrab disapa Prof Nitya mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota harus segera duduk bersama, mencari langkah penuntasan yang tepat terkait tata kelola sampah yang selama ini terkesan belum optimal.
Menurut Prof Nitya, pemerintah harus mampu menuntaskan persoalan sampah dari hulu hingga ke hilir, termasuk upaya untuk mempertajam pendidikan prilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah secara mandiri, sehingga terbangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang bekerjasama dalam komitmen untuk peduli terhadap persoalan sampah ini.
“Provinsi dan Kabupaten Kota harus segera duduk bersama, membahas master plan untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Mulai dari TPS hingga TPA itu sudah mulai diatur secara kolektif, sebenarnya persoalan ini tidak terlalu rumit jika ada niat ya karena sudah terjadi puluhan tahun. Edukasi ke masyarakat soal sampah mandiri juga harus konsisten dilakukan, kalau perlu adakan punishment (denda, red) bagi masyarakat yang belum bijak mengelola sampahnya sehingga bisa benar-benar tuntas dari hulu hingga ke hilir,” ungkap Prof Nitya melalui sambungan telepon, 28 Januari 2025.
Lebih lanjut Prof Nitya menambahkan, persoalan sampah merupakan hal yang krusial dan memerlukan komitmen bersama untuk menuntaskannya, terlebih adanya regulasi yang mengatur soal sampah seharusnya bisa menjadi faktor penguat dalam pengelolaan dan penanganan masalah sampah ini.
“Saya menilai pemerintah harus berani memberikan subsidi yang besar untuk menuntaskan permasalahan sampah ini, karena sampah ini juga nantinya akan menghasilkan uang. Sudah banyak negara-negara yang berhasil seperti Singapura, sebenarnya kita bisa tapi harus ada kemauan untuk memulai membuat terobosannya,” lanjutnya.
Mengakhiri sesi wawancaranya dengan wartawan Balipolitika.com, Prof Nitya berharap ada solusi yang komprehensif dan efektif dalam menuntaskan polemik yang terjadi, sehingga pengelolaan sampah yang mengedepankan ekosistem lingkungan menuju Bali zero sampah bisa benar-benar terwujud. (bp/gk)
