SALAH GUNA: Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis 13 Juni 2024, Suharso mengungkapkan banyak daerah yang menyalahgunakan anggaran tidak sesuai dengan program prioritas.
JAKARTA, Balipolitika.com- Ini mengejutkan, anggaran untuk pencegahan stunting yang dikelola daerah, ternyata banyak yang disalahgunakan. Sayangnya, kenapa baru sekarang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkannya?
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis 13 Juni 2024, Suharso mengungkapkan banyak daerah yang menyalahgunakan anggaran tidak sesuai dengan program prioritas.
Hal itu terlihat dari aplikasi KRISNA yang menjadi pengusulan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Misalnya, anggaran stunting digunakan untuk memperbaiki pagar Puskesmas.
Ada juga anggaran revolusi mental yang sebagian duitnya digunakan untuk membeli motor trail.
“Pengalaman waktu saya pertama masuk ke Bappenas, saya melihat di KRISNA, misalnya stunting pada waktu itu saya lihat lokasinya, saya zoom terus-terus, sampai akhirnya programnya apa, ternyata memperbaiki pagar Puskesmas, itu terjadi,” kata Suharso.
“Terus ini yang luar biasa, judulnya mengenai revolusi mental, saya telusuri terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan,” tambahnya.
Suharso mengaku, tidak kuasa melakukan pengawasan atau memberlakukan sanksi jika ada praktik-praktik seperti itu di daerah. Pasalnya, peran Kementerian PPN/Bappenas disebut sangat terbatas dalam pengalokasian APBN.
“Jadi kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik. Jadi kami mengerti, tapi nggak bisa bergerak. Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki. Saya nggak lihat soal itu karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami. Kami alokasi, tapi anggarannya tidak di kami,” tuturnya.
Suharso menyebut, banyak ribuan proyek yang masuk dari daerah meminta DAK Fisik dengan mengatasnamakan prioritas. Misalnya untuk pariwisata, banyak desa minta anggaran untuk mendorong daerahnya menjadi tujuan wisata, ternyata hanya untuk memperbaiki toilet.
“Bayangkan ribuan desa minta. Mereka cuma untuk memperbaiki toiletnya, waduh luar biasa, banyak,” bebernya.
Suharso menyebut program seperti stunting biasa dikerjakan di banyak kementerian sehingga anggarannya terlihat besar dan menjadi bias. Ke depan, ia mendorong agar anggaran suatu program dialokasikan kepada satu pihak.
“Program stunting anggarannya gede banget karena di multi tagging di sini A, B, C, kemudian dibilang itu stunting. Saya sampaikan kepada teman-teman di Bappenas, kami tidak mau lagi ke depan multi tagging, kami cuma mau single tagging karena kalau di-tagging ke mana-mana kejadiannya seperti ini,” ucapnya.(bp/luc)
