WAJIB ADIL: A A Gede Agung Aryawan, ST Tokoh Masyarakat Denpasar yang juga calon DPRD Provinsi Bali dari Partai Perindo menyoroti ketidakadilan pemerintah dalam membangun sekolah negeri, ia menekankan Pemogan jangan jadi tempat pengelola limbah WC saja.
DENPASAR, Balipolitika.com- Pemerintah Kota Denpasar sedang membangun beberapa SMP Negeri di wilayah Kota Denpasar untuk memenuhi kebutuhan fasilitas untuk masyarakat. Kurangnya bangku SMP Negeri sangat terasa tiap tahun saat seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP atau SMA/SMK Negeri, bahkan sangat banyak oknum curang lewat jalur belakang titipan sebagai siswa baru siluman.
Tentu hal ini terjadi juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bangunan pengelolaan sampah atau limbah di Kota Denpasar. Banyak bangunan tempat pengelolaan sampah atau limbah seperti TPST, TPA Suwung & IPAL Airl Limbah WC di Kota Denpasar sebagai penunjang kawasan pariwisata internasional.
Pemogan sebagai desa yang terletak antara Kuta dan Sanur juga terdapat IPAL DSDP tempat pengelolaan Air Limbah WC Hotel di Kuta, Legian, Seminyak, Sanur & Denpasar yang luasanya sangat besar sekali. Terdapat juga IPLT Truck Tinja di Area IPAL DSDP untuk melayani wilayah Jimbaran, Canggu sekitarnya yang terkadang menimbulkan bau menyengat dan buangan yang kurang baik belum memenuhi syarat baku mutu saat terjadi kerusakan mesin.
“Saat inilah masyarakat terdampak merasakan kerasnya bau menyengat limbah termasuk sungai loloan di mangrove juga tercemar oleh limbah IPAL DSDP dan IPLT nya,” ujar A A Gede Agung Aryawan, ST tokoh masyarakat denpasar yang juga calon DPRD Provinsi Bali dari Partai Perindo.
Begitu banyaknya Pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan pembangunan tempat pengelolaan Limbah WC dan Sampah, tapi pembangunan fasilitas Pendidikan malahan tidak adil berdasarkan skala prioritas.
“Aneh banget malahan masyarakat terdampak tempat pengelolaan Air Limbah WC seperti Pemogan Zero SMP dan SMA/SMK Negeri. Bahkan tempat lain juga ada seperti itu, ini ketidakadilan pemerintah membangun SMP dan SMA/SMK Negeri. Mestinya Desa Pemogan sebagai Tempat IPAL DSDP, IPLT & Muara Waduk Taman Pancing mendapatkan fasilitas SMP dan SMA/SMK Negeri,” ujar Gung De Aryawan ketus penuh emosi.
Tidak ada sedikit pun pemerintah berkuasa saat ini peduli terhadap masyarakat sekitar yang terdampak polusi Limbah WC atau sampah.
“Coba lihat desa lain yang dijubelin bangunan SMP dan SMA/SMK Negeri serta rumah sakit dan pelabuhan untuk memberi pelayanan sosial ekonomi kepada masyarakat nya, tapi mereka apakah mau menerima TPST atau IPAL? Jangan Pemerintah melakukan ketidak adilan dengan masyarakat Desa Pemogan atau Desa lain yang di bangun TPST seperti Biaung Kesiman Kertalangu,” tutup Gung De Aryawan.(bp/luc)
