BANDAR DIMISKINKAN: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam jumpa pers kasus terpidana narkoba Hendra Sabarudin (HS) yang merupakan jaringan Indonesia dari Malaysia dan memasukkan sebanyak 7 ton lebih narkoba dari tahun 2017 sampai 2024.
JAKARTA, Balipolitika.com– Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita sejumlah aset milik terpidana narkoba Hendra Sabarudin (HS) sebesar Rp221 miliar dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal peredaran gelap narkotika.
Pengungkapan kasus TPPU ini merupakan buah kerja sama Bareskrim Polri, Ditjen Pas Kemenkumham, PPATK, dan BNN.
Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari Ditjen Pas adanya narapidana di Lapas Tarakan Kelas II A yang kerap berbuat onar.
Dari informasi tersebut kata Wahyu, kemudian Bareskrim Polri melakukan penyelidikan bekerja sama dengan DitjenPas, PPATK, dan BNN.
“Dari hasil penyelidikan, HS masih mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia bagian tengah, khususnya wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, dan Jawa Timur. Artinya meskipun berada di dalam lapas dia masih memiliki kemampuan untuk peredaran narkoba,” kata Wahyu dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Rabu, 18 September 2024.
Dari kegiatan pengendalian yang dilakukan terpidana HS, kata Wahyu barang haram jenis sabu yang masuk ke Indonesia dari Malaysia sebanyak 7 ton lebih dari tahun 2017 sampai 2024.
Uang hasil peredaran narkoba jenis sabu tersebut kemudian disamarkan oleh HS dibantu oleh delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Adapun peran delapan tersangka berinisial TR, MA, SY, CA, AZ, NY, RO, dan AY adalah mengelola aset dan melakukan pencucian uang.
Wahyu mengungkapkan berdasarkan analisis PPATK, perputaran uang bisnis narkoba sindikat jaringan Malaysia-Indonesia Bagian Tengah menyentuh angka fantastis.
“Sebagian uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba digunakan untuk membeli aset-aset yang sudah bisa kita nilainya Rp221 miliar,” kata Wahyu.
Wahyu merinci aset-aset yang telah disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang, yaitu, 21 kendaraan roda empat, 28 kendaraan roda dua, lima kendaraan laut (1 speed boat, 4 kapal), 2 kendaraan jenis ATV, 44 bidang tanah dan bangunan, 2 jam tangan mewah, uang tunai Rp1.200.000.000, dan deposito sebesar Rp500.000.000.
Wahyu membeberkan modus HS melakukan pencucian uang dengan cara menyamarkan melalui tiga tahap.
Pertama, penempatan uang HS ditransfer atau setor tunai ke rekening atas nama para tersangka dan orang lain.
Kedua, uang tersebut dikirim ke rekening penampung dan kemudian dikirim ke rekening-rekening lain untuk digunakan.
Ketiga, uang milik HS kemudian oleh para tersangka dibelikan atau membelanjakan aset bergerak dan tidak bergerak.
Wahyu mengatakan para tersangka dijerat dengan Pasal 3,4,5, 6, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Atau Pasal 137 huruf a, b Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
“Ancaman hukumannya 20 tahun penjara,” ucapnya.
Jenderal bintang tiga ini menegaskan pihaknya akan terus melakukan perang terhadap kejahatan narkoba.
Tidak hanya dengan menangkap para bandar dan pelaku, tetapi juga akan memiskinkan para bandar untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
“Ini pesan kepada mereka, bahwa kami akan kejar sampai aset-asetnya, kami akan lakukan TPPU. Jajaran Bareskrim hingga tingkat daerah kami telah perintahkan setiap pengungkapan kejar TPPU. Hanya dengan memiskinkan akan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Tahun 2030 kita menghadapi bonus demografi dan itu harus kita jaga untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Wahyu.
Ia pun berterima kasih kepada PPATK, DitjenPas, BNN, dan Kejaksaan atas kolaborasi dalam memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya.
