JEMBRANA, Balipolitika.com– Efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak sangat signifikan terhadap infrastruktur di Kabupaten Jembrana.
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.
Hal ini mengakibatkan Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan harus mencari sumber dana lainnya, khususnya untuk perbaikan ruas jalan.
Ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sepanjang 1.003,74 km di mana sepanjang 789,53 km dalam kondisi yang baik dan sedang, sisanya sepanjang 214,21 km kondisinya rusak ringan dan rusak berat.
Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi dan Kadis PUPRPKP I Wayan Sudiarta serta jajaran turun langsung meninjau sejumlah titik jalan rusak, diantaranya ruas jalan di desa Yeh Sumbul dan Banjar Pangkung Slepa, Desa Medewi, Kamis, 10 April 2025.
Kembang Hartawan menyadari efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi kepentingan masyarakat luas.
“Di tengah situasi efisiensi anggaran dan situasi anggaran yang tidak mudah, kita berupaya memenuhi aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Kembang Hartawan, yaitu dengan meminta sebagian hasil pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari kabupaten Badung, Gianyar, dan kota Denpasar yang memiliki potensi sumber pendapatan besar dari pariwisata.
Hal ini juga sebagai pemerataan hasil pariwisata untuk pembangunan seluruh Bali.
“Kita akan berupaya melakukan pendekatan dengan meminta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten Badung, Gianyar, dan Denpasar dari hasil bagi pajak hotel dan restoran,” ucapnya. (bp/ken)
