PADA Jumat malam, 21 November 2025, tepat pukul 20.10 WIB, saya—seorang guru dan penulis—diundang dalam acara bertajuk NGOBRAS “ngobrol bareng komunitas” di RRI Pro1 Madiun, bersama para guru penulis lainnya, yakni Pak Mulyono, Bu Kasmini, Bu Dian Widyawati, serta dipandu oleh presenter Pak Dwi Atmoko.
Tema acara kami adalah Hari Guru Nasional: “Guru Hebat, Indonesia Kuat.” Di tengah siaran yang berlangsung di “rumah rakyat Indonesia”, bersama rekan-rekan guru PGRI Kota Madiun, saya membacakan puisi dan kemudian terlibat dalam diskusi tentang fenomena pendidikan hari ini—sebuah pertemuan yang ternyata menyimpan lebih banyak hikmah dan kegetiran daripada yang tampak pada awal malam.
Mengawali tugas saya sebagai guru seni budaya dan pengampu siswa kelas XII, saya merasakan naiknya gelombang kecemasan: generasi anak-murid kita (Gen Z) tampaknya berbeda dengan masa ketika kita masih sekolah.
Dulu, ketika seorang murid dimarahi guru di kelas, ia pulang ke rumah dan kemudian mungkin akan mendapatkan teguran lebih keras dari ibu atau bapaknya. Dimarahi guru itu—meskipun tidak menyenangkan—tampak sebagai bagian dari mekanisme pendidikan dan penghormatan terhadap guru. Sekarang berbeda. Guru semacam kami menjadi ragu untuk menegur, karena murid yang “rapuh mentalnya, gampang down, mudah putus asa” bisa kemudian berbagi curhat ke orang tuanya, dan yang tampak sebagai dinamikanya bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan relasi kuasa, rasa hormat, dan tanggung jawab antara guru, murid, dan orang tua.
Saya berpikir tentang kata hati sang guru: kita masih jauh dari profesi yang layak. Betapa pun saya mencintai profesi ini, realitas gaji dan penghargaan belum mencerminkan betapa strategisnya tugas kita membentuk generasi masa depan. Sebagai pembanding, di negara seperti Jerman, guru pemula mendapat sekitar 1.300 €–1.480 € (Rp 22-25 juta) per bulan, dan guru berpengalaman bisa mencapai sekitar 4.200 € (Rp 70 juta) per bulan. (World Population Review) Di Finlandia, rata-rata guru memperoleh sekitar 43.340 €/tahun atau sekitar 3.600 €/bulan (Rp 60 juta). (World Salaries) Di Singapura, gaji guru pemula bisa berkisar SGD 3.800–4.600 (Rp 45-55 juta) per bulan (sekitar USD 2.800–3.400) untuk lulusan sarjana. (singsaver.com.sg) Bandingkan hal itu dengan standar gaji guru di Indonesia — di mana kita sering merasa hidup dengan penghasilan yang “cukup untuk satu anak bersama istri”, tetapi berat jika lebih dari itu.
Dalam acara malam ini, ketika saya menanyakan kepada murid-murid saya suatu hari nanti: “Siapa yang cita-citanya ingin jadi guru?”, saya berharap banyak yang angkat tangan. Mengapa? Karena guru sebagai profesi yang diidam-idamkan, tentu haruslah dilengkapi dengan jaminan kesejahteraan yang baik. Namun kenyataannya hari ini: seorang guru yang menjadi “perintis”, tanpa warisan orang tua, hanya cukup menghidupi satu anak saja bersama istri—menikah dan punya anak kedua terasa beban berat terkait biaya hidup hingga biaya kuliah anak. Maka tak heran jika dalam momentum Hari Guru yang sekaligus ulang tahun PGRI tahun ini, nuansa yang terasa lebih kuat adalah keprihatinan—bukan kegembiraan yang gemilang. Hymne guru pun tampak lebih populer daripada mars guru—seolah suara seruan hati lebih banyak daripada sorak-sorai sukacita.
Saya ingin mengambil kutipan dari dua tokoh yang relevan sebagai landasan pemikiran dalam esai ini. Pertama, dari Michel Foucault: “Di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan.” Terjemahan bebas: ketika otoritas guru dalam ruang kelas tergerus oleh kondisi sosial yang baru—murid yang rapuh, orang tua yang semakin aktif melapor, dan profesi yang semakin terekspos—maka sudah semestinya kita melihat bukan sekadar “ketidakpatuhan” murid, tetapi perubahan relasi kekuasaan di ranah pendidikan. Kedua, dari Paulo Freire: “Pendidikan bukanlah pelengkap kehidupan, melainkan inti dari kebebasan manusia.” Terjemahan bebas: dalam konteks ini, guru tak sekadar pemberi materi, tetapi pemampu kebebasan berpikir generasi mendatang. Jika profesi guru dirundung kesejahteraan yang tidak layak, maka kebebasan itu terancam.
Malam ini di RRI Madiun, kami berempat guru penulis tak hanya membacakan puisi, tetapi berbincang tentang fenomena dunia pendidikan kontemporer: bagaimana kita menghadapi generasi yang lebih sensitif, bagaimana sistem menghargai guru, bagaimana masyarakat menghormati guru, dan bagaimana kebijakan menggariskan jalur profesi yang bermartabat. Kita harus mengakui bahwa, dalam banyak hal, sistem pendidikan kita masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-maju yang telah lebih dulu mengintegrasikan kesejahteraan guru sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang sungguh. Pada akhirnya, seorang guru yang tidak dihormati secara profesional, yang merasa dirinya tidak punya ruang negosiasi dalam kesejahteraan,—akan sulit memancarkan inspirasi kepada murid.
Kritiknya bukan semata soal gaji, melainkan soal makna profesi guru. Jika kita melihat guru sebagai elemen sentral perubahan sosial—yang membimbing bukan hanya akademik tetapi karakter, kreativitas, inklusi—maka kita harus memikirkan ulang: apakah kita benar-benar menganggap guru sebagai “pekerja intelektual strategis”, atau hanya “pelayan sekolah” yang digaji ala-ala? Di dunia yang bergerak cepat, murid-murid Gen Z punya tantangan berbeda: kesehatan mental, afeksi digital, komunitas globalisasi. Guru menegur murid sekarang bukan hanya soal disiplin, tetapi soal empati, literasi emosional, inklusi. Jika guru takut menegur karena takut dituntut, maka siapa yang akan menegur ketika murid melakukan kesalahan etika, moral atau sosial? Apakah sistem pendidikan kita sudah menyiapkan guru untuk bekerja dalam konteks kompleks itu? Apakah guru punya ruang profesi yang cukup untuk menjadi fasilitator transformasi, bukan hanya instruktur pengajaran?
Saya pikir interpretasi baru yang perlu ditawarkan adalah: profesi guru bukan hanya “mengajar di kelas”, tetapi “menginisiasi dialog budaya”. Guru hari ini harus bergerak sebagai fasilitator refleksi, bukan hanya transfer pengetahuan. Maka kesejahteraan guru bukanlah sekadar gaji, tapi pengakuan sosial, hak profesional, dan kesempatan berkembang. Sebagaimana Freire mengingatkan bahwa pendidikan adalah kebebasan manusia, kita bisa mengatakan bahwa guru yang terbebas dari beban ekonomi, yang penuh penghormatan, akan sanggup membebaskan lain. Sebaliknya guru yang merasa tak dihargai, yang jangka hidupnya terasa ruwet, akan tertahan dalam rutinitas dan sulit menginspirasi murid untuk cita-cita tinggi—misalnya jadi guru generasi berikutnya.
Dalam acara malam ini, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PGRI Kota Madiun yang telah mempercayakan kami untuk memperingati Hari Guru di RRI Madiun dengan cara membacakan puisi. Salam kompak juga kami sampaikan kepada rekan-rekan guru: Pak Susiswo, Pak Hariyana, Bu Ida dari SMADA Madiun, guru-guru dari MAN 2 Madiun, guru-guru SDN Sukosari, dan seluruh teman guru yang menyimak siaran malam ini. Namun ucapan terima kasih itu lebih dari sekadar sopan santun; ia adalah pengakuan atas kerja kolektif guru dalam ruang publik—kerja yang sering tak terlihat oleh banyak orang tetapi sangat nyata.
Saya mengajak pembaca merenungkan: jika kita sebagai bangsa mendambakan “Indonesia kuat”, maka kita harus mulai dari “Guru hebat”. Dan “Guru hebat” bukan hanya yang handal mengajar, tetapi yang dihormati, yang sejahtera secara profesi, yang punya otonomi dan ruang inovasi. Jika bukan sekarang, kapan? Jika bukan dengan kita, siapa? Seperti Foucault mengatakan, dimana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan—kita bisa memilih untuk melawan budaya penghargaan rendah terhadap guru. Dan seperti Freire mengatakan, pendidikan adalah kebebasan—mari bebaskan guru dari jerat ketidaklayakan, agar mereka bisa membebaskan murid untuk menjadi manusia utuh, kreatif, dan kritis.
Menutup esai ini, saya mengajukan pertanyaan reflektif kepada Anda, rekan guru, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum: Apakah kita mau melihat guru hanya sebagai profesi administratif yang bisa diganti kapan saja, atau sebagai martir kebebasan dan pembangunan bangsa? Apakah kita siap meredefinisi kesejahteraan guru sebagai syarat mutlak bagi kualitas pendidikan? Dan bagaimana jika generasi masa depan menanyakan kepada kita: “Mengapa saya memilih jadi guru?” — apakah kita akan menyediakan jawaban yang penuh bangga, atau jawaban yang sayu karena realitas tak seindah cita-cita? Semoga pendidikan Indonesia terus menjadi lebih baik—sesuai motto: Guru Hebat, Indonesia Kuat.
Fileski Walidha Tanjung adalah guru penulis kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis puisi, esai, cerpen di berbagai media nasional.
