JAKARTA, Balipolitika.com- Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel melontarkan tuduhan serius mengenai keterlibatan aktor politik dalam kasus hukumnya. Ia menyebut sebuah partai politik berinisial K masuk dalam pusaran korupsi pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pernyataan kontroversial tersebut muncul saat Noel hendak menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
“Tadi kan sudah ada K-nya kan jadi saya tidak mau bilang apakah ada unsur parlemen atau tidak di sana,” ujar Immanuel Ebenezer di depan ruang sidang, Senin, 26 Januari 2026.
Noel enggan memerinci lebih jauh mengenai identitas lengkap partai politik yang ia maksud di hadapan para pemburu berita. Politikus ini justru menambah daftar panjang terduga pelaku dengan menyebut keterlibatan satu organisasi kemasyarakatan berbasis nonagama. Ia meyakini bahwa seluruh proses hukum ini merupakan bentuk kriminalisasi sistematis untuk menghancurkan karier politiknya secara mendadak.
“Ormasnya itu bukan berbasis agama yang ikut terlibat di dalam dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikat tersebut,” tutur Noel saat menjelaskan aktor lain yang bermain di balik layar kementerian tersebut.
Dalam kesempatan yang sama Noel melancarkan kritik tajam terhadap metode operasi tangkap tangan milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengubah istilah OTT menjadi operasi tipu-tipu karena merasa tim penyidik lembaga antirasuah telah melakukan rekayasa kasus. Mantan relawan presiden ini membantah keras tuduhan menerima aliran dana haram dari pengusaha yang mengurus sertifikasi teknis.
“Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT sebagai operasi tipu-tipu karena saya tidak pernah menerima uang tersebut,” kata Noel dengan nada tinggi untuk menantang balik dalil dakwaan jaksa penuntut umum.
Terdakwa mengaku tidak memahami secara mendalam mengenai definisi teknis sertifikat K3 yang menjadi inti permasalahan dalam persidangan ini. Ia menggunakan argumen ketidaktahuan tersebut sebagai tameng hukum untuk membantah keterlibatan dalam proses birokrasi yang sangat rumit. Publik memberikan perhatian sangat besar terhadap kasus ini mengingat posisi strategis Noel dalam jajaran pemerintahan pusat periode lalu.
“Saya sendiri bahkan tidak mengetahui kepanjangan dari inisial K3 itu apa apalagi mengetahui rincian aliran dana pemerasan,” ucap Noel.
Tim kuasa hukum Noel menyatakan kesiapan penuh untuk membuktikan klien mereka tidak bersalah melalui bukti-bukti tandingan yang kuat. Mereka berencana mematahkan argumentasi jaksa dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli yang memahami prosedur pengurusan sertifikasi di kementerian tersebut. Kasus ini berpotensi menyeret nama-nama besar lainnya jika fakta persidangan mengungkap adanya aliran dana ke pihak parlemen. (BP/CHA).
