JAKARTA, Balipolitika.com- Program makan gratis menjadi sorotan Pengamat ekonomi Benny Batara Hutabarat, alias Bennix. Bennix menyuarakan dukungan penuhnya terhadap program Makan Siang Gratis (MBG) dan pemberian susu gratis di Indonesia.
Bennix menilai program tersebut sangat fundamental untuk mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi yang akut di daerah-daerah. Pemberian nutrisi dasar ini menjadi investasi penting untuk menjamin masa depan generasi muda Indonesia.
“Hal yang pertama saya lakukan adalah kasih telur gratis, kasih susu gratis supaya masa depan kita itu menang,” tegas Bennix, menyatakan prioritasnya dalam pengentasan kemiskinan dan gizi buruk.
Bennix berbagi kisah nyata yang ia saksikan di Bengkulu Utara saat melakukan survei investasi. Dia bertemu ibu-ibu yang harus membagi satu potong paha ayam seharga murah untuk dimakan oleh empat anggota keluarganya. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa bagi sebagian besar rakyat, makan siang bukan kebutuhan dasar, melainkan sebuah kemewahan. Pengalaman ini menggarisbawahi urgensi program MBG.
“Satu paha ayam nanti dibagi empat orang, masih ada orang di Indonesia ini yang tidak tahu apa itu sarapan, karena itu privilege buat mereka,” ungkapnya, menceritakan pengalaman menyedihkan di lapangan.
Kondisi menyedihkan rakyat di daerah berbanding terbalik dengan bobroknya sistem politik lokal. Bennix menyoroti konsistensi kepala daerah di Bengkulu yang silih berganti terjerat kasus korupsi dan masuk penjara. Korupsi yang akut inilah yang menjadi akar penyebab utama kemiskinan dan buruknya fasilitas publik di berbagai wilayah. Tindak korupsi menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat.
“Gubernurnya masuk penjara ganti sama wakil gubernur masuk penjara juga, tidak heran rakyatnya miskin, konsistensinya luar biasa,” sindirnya, menggambarkan kronisnya masalah korupsi di Bengkulu.
Selain korupsi daerah, Bennix juga melontarkan kritik keras terhadap praktik utang negara melalui Surat Berharga Negara (SBN). Dia secara terbuka menyebut praktik utang SBN sebagai sebuah “kekejaman” yang tak terhindarkan. Fenomena ini disebabkan oleh bunga utang SBN yang dibayarkan menggunakan pajak rakyat, termasuk PPN dan PPh dari kalangan menengah ke bawah. Investor menengah ke atas membeli SBN dan menikmati bunga, sementara rakyat miskin menanggung bebannya.
“Yang bayar bunga lu itu bukan negara, tapi kalangan menengah bawah, pembayar pajak menengah bawah ini yang bayar loh,” kritiknya, menyoroti ketidakadilan struktural dalam pendanaan utang.
Bennix menilai para oligarki dan kalangan atas memiliki kemampuan untuk menghindari pajak dengan mendirikan perusahaan di tax haven seperti Cayman Islands. Sebaliknya, driver Gojek dan masyarakat kecil harus membayar pajak 11 persen setiap kali mereka bertransaksi membeli kebutuhan sehari-hari. Pajak yang dikumpulkan dari rakyat kecil itu justru dipakai untuk membayar bunga SBN yang dinikmati investor kaya. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam sistem keuangan negara.
“Pajaknya dipakai buat bayar bunga, bunganya diharapkan bisa diturunin ke masyarakat tapi ditahan-tahan, padahal jalan terus,” tambahnya, mempertanyakan efektivitas penyaluran dana SBN ke sektor riil.
Dia menambahkan bahwa penggunaan anggaran belanja negara harusnya lebih bijak dan berfokus kepada rakyat. Ketika pemerintah menahan distribusi dana anggaran hingga akhir tahun, penyaluran kepada masyarakat menjadi kering dan terhambat. Bennix menekankan pentingnya mendistribusikan dana pembangunan secara merata, bukan hanya menumpuknya di “Menara Gading” atau kalangan atas.
“Penggunaan anggaran belanja negara ini harusnya lebih bijak, gimana caranya bisa kembali lagi dong ke bawah, masa duitnya lu taruh di Menara Gading,” pungkasnya, menyerukan alokasi anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat. (BP/CHA).
