BADUNG, Balipolitika.com- Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Badung bersama Kementerian Sosial RI yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Bali di Lobby Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, Sekjen Kementerian Sosial, Dirjen Kementerian Sosial, Dirjen Reksos Supomo, para Staf Khusus Kementerian Sosial, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Dirjen, Direktur Jaminan Sosial, Direktur Komunitas, dan Kebudayaan Sosial, Direktur Bencana Sosial Non Alam, PRT Direktur Bencana Alam, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, dan seluruh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se-Bali, Selasa 25 Februari 2025.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam sambutannya menekankan pentingnya integrasi data sosial yang akurat untuk memastikan bantuan dan program sosial tepat sasaran dengan terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, 57 kecamatan, 716 Desa/Kelurahan, dan 1.430 desa adat yang berada di Provinsi Bali.
“Data yang valid adalah kunci utama. Saat ini, kita berupaya mengkonsolidasikan data dari tingkat desa, kecamatan, hingga pusat agar program sosial bisa lebih efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai langkah konkret dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Kementerian Sosial RI menegaskan akan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap tiga bulan sekali.
Dengan demikian, bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan menyesuaikan kondisi terbaru di lapangan.
Melalui dialog ini, diharapkan seluruh pilar-pilar sosial di Bali semakin solid dalam mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sinergi antar instansi guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam penanganan masalah sosial.
Sementara itu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengajak teman-teman pendamping dan pilar sosial untuk bekerja dengan disiplin.
Tidak hanya disiplin tepat waktu, tapi juga mau menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditentukan, taat kepada kode etik dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang.
“Saya minta kepada teman-teman yang bekerja, tidak melanggar ketentuan, melanggar prosedur, dan kerja dengan disiplin, meskipun tidak ada insentif, tetap disiplin. Biasakan kolaborasi, tentunya yang pertama dengan pemerintah daerah, harus bisa melakukan kolaborasi, dan juga dengan elemen-elemen lain, dengan pendamping-pendamping yang lain, dan saya harapkan teman-teman PKH akan ikut pengarahan bersama saya dengan BPS, nanti akan ketemu dengan relawan-relawannya BPS,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, pada saatnya akan ketemu dengan pendamping desa, bertemu dengan pendamping-pendamping dari BKKBN, atau kader-kader kesehatan, kader-kader lingkungan.
“Supaya di bawah itu jadi satu, maka Presiden itu tidak menginginkan ada Superman, yang ada adalah Superteam. Maka dari itu Presiden membuat team-building, membangun team, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Karena itu kita harus menjadi satu team besar, tidak lagi ego sektoral. Sekarang adalah harus kolaborasi, kerja bersama saling memperkuat di tingkat basis,” ungkapnya. (bp/dp/ken)
