BADUNG, Balipolitika.com- Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung di lantai II Kantor DPRD Badung, Senin, 11 November 2024.
Rapat yang dihadiri Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Pj. Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba, Wakil Ketua III DPRD Badung Made Sunarta bersama sejumlah anggota DPRD Badung, yakni Nyoman Satria, Made Sumerta, Wayan Sugita Putra, Made Retha, dan Made Suryananda Pramana serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Badung itu membahas pematangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung 2025.
I Gusti Anom Gumanti memaparkan bahwa rapat banggar ini mengagendakan pembahasan APBD Badung 2025 dari sisi pendapatan.
“Hanya pendapatan, karena sisi belanja akan dibahas besok (Selasa, 12 November 2024, red),” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua TAPD Badung, Ida Bagus Surya Suamba menyampaikan postur APBD Badung 2025.
Jelasnya pendapatan daerah di APBD Badung 2025 dirancang sebesar Rp10,48 triliun.
Pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp9,6 triliun yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, pendapatan daerah berasal dari transfer pusat sebesar Rp800 miliar.
“Dengan begitu, pendapatan daerah pada APBD Badung 2025 dirancang Rp10,48 triliun,” tegas Surya Suamba yang juga menjabat Kadis PUPR Badung tersebut.
Di sisi belanja, Ida Bagus Surya Suamba merinci APBD Badung 2025 merancang belanja sebesar Rp10,5 triliun.
Belanja ini terdiri atas belanja operasi yang di dalamnya untuk gaji pegawai, barang dan jasa, serta hibah bansos sebesar Rp5,5 triliun.
Tertera juga belanja modal senilai Rp3,1 triliun untuk belanja tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi serta pengelolaan aset lainnya.
Selanjutnya ada belanja transfer Rp1,7 triliun untuk bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja biaya tak terduga Rp72 miliar lebih.
“Secara keseluruhan belanja pada APBD badung 2025 dipasang Rp10,5 triliun,” tegas Ida Bagus Surya Suamba.
Demi pematangan, usai penyampaikan gambaran APBD Badung 2025 itu, I Gusti Anom Gumanti memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk mengkritisi APBD Badung 2025.
I Nyoman Satria menguji data pendapatan dari sejumlah OPD, misalnya pendapatan dari Bapenda Badung tercatat 86 persen dari seluruh PAD.
Politisi senior PDI Perjuangan asal Kecamatan Mengwi itu juga mempertanyakan pendapatan dari RSD Mangusada yang mencapai Rp185 miliar, pendapatan dari Dinas Pariwisata Rp107 miliar, serta pendapatan dari BPKAD Badung.
“Untuk tiga OPD terakhir, dari mana sumber pendapatan tersebut mengingat RSD memerlukan biaya operasional dan pembelian alat yang mahal? Darimana pendapatan itu diperoleh?” tanya I Nyoman Satria.
Selanjutnya, Made Sumerta mempertanyakan pendapatan dari Tol Bali Mandara karena Pemkab Badung merupakan salah satu pemegang saham tol tersebut.
“Berapa pendapatan dari investasi di sana?” tanya Sumerta.
Sementara itu, Made Retha berharap pendapatan yang dirancang di APBD Badung 2025 bisa tercapai karena estimasi yang dipasang sudah sesuai atau mendekati realitas.
“Jangan membuat estimasi muluk-muluk, tetapi pada akhirnya tidak bisa digapai,” ujar politisi Partai Demokrat Kuta Selatan tersebut.
Setelah pematangan APBD Badung 2025 dari anggota dewan, I Gusti Anom Gumanti memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD untuk memberikan tanggapan terkait sumber-sumber pendapatan Badung 2025.
Pada kesempatan itu, Kadis Kesehatan, Direktur RSD Mangusada, Kadis Pariwisata, dan Kepala BPKAD menyampaikan rincian pendapatan di masing-masing OPD. (bp/ken)
