TABANAN, Balipolitika.com– Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Rai Wahyuni Sanjaya, menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa se-Kecamatan Pupuan, Selbar, Selemadeg, Seltim, Tabanan dan Kediri yang digelar di Soka Indah Restaurant, Antap, Selemadeg.
Bimtek ini mengangkat tema “Peningkatan Pelayanan Posyandu Berdasarkan 6 Standar Pelayanan Minimal (6SPM)” sebagai langkah konkret mendorong implementasi pelayanan terpadu yang lebih luas dan inklusif di masyarakat, Jumat 29 Agustus 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh penting, seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Ketua TP PKK kecamatan dari enam kecamatan yang terlibat, Ketua Forum Perbekel Kabupaten Tabanan, serta Ketua TP PKK Desa dari masing-masing wilayah.
Para undangan yang hadir menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar di tingkat desa.
Dalam pemaparannya, Rai Wahyuni menyampaikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap generasi penerus bangsa.
Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, ia menekankan pentingnya penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial.
“Posyandu 6 SPM bukan hanya wadah pelayanan, tapi juga saluran partisipasi masyarakat. Dengan 832 posyandu yang telah terbentuk di Kabupaten Tabanan, saya berharap semua benar-benar aktif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masing-masing banjar,” ujar Rai Wahyuni.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa melalui 6 SPM ini, posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan kesehatan dan imunisasi, namun juga menjadi pusat informasi, edukasi, dan penanganan keluhan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan.
Ia menegaskan pentingnya peran aktif kader posyandu dan pemerintah desa dalam memastikan setiap layanan berjalan cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Posyandu kini memiliki lima tugas tambahan. Itu bukan beban, tapi peluang. Kita hanya perlu menambah lima kader dan lima meja, untuk menerima aspirasi masyarakat dari lima bidang tambahan tadi. Keluhan masyarakat bisa langsung disampaikan di posyandu, ditindaklanjuti di desa, kecamatan, hingga kabupaten. Ini luar biasa dan sangat relevan dengan semangat pembangunan dari bawah,” tegas Rai Wahyuni.
Ia juga memberikan apresiasi kepada kepala desa yang telah mendukung penuh kegiatan ini.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, kader, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan implementasi 6 SPM berdampak nyata di lapangan.
“Posyandu hari ini bukan hanya tentang balita atau lansia, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, infrastruktur desa, perumahan, hingga ketertiban dan sosial. Ini langkah maju yang akan mempercepat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pembentukan institusi Tim Pembina Posyandu untuk menjamin konsistensi implementasi program.
Dengan semangat sinergitas yang kuat, kegiatan Bimtek ini diharapkan mampu menjadi tonggak awal perubahan pelayanan di tingkat desa.
Melalui posyandu 6 SPM, desa tidak hanya melayani, tetapi juga mendengar dan merangkul setiap aspirasi warganya.
Pendekatan “jemput bola” ini dinilai strategis dalam memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan riil di masyarakat.
Sementara itu, Ketua Forum Perbekel Kabupaten Tabanan yang juga selaku ketua panitia, Nyoman Restan Wisnawa, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyamakan pemahaman antar desa terkait 6 SPM.
“Kegiatan ini diikuti oleh enam kecamatan. Mari bersama kita tingkatkan pemahaman dan kesiapan pelaksanaan 6 SPM, agar semua desa di Tabanan bisa segera menerapkannya dengan baik,” ujarnya. (bp/jk/ken)
