PAPARKAN: (Kanan) Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia, Manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK), Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma, saat menjelaskan batas-batas tanah milik GWK. (Kolase: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Pasca menjadi polemik dengan Desa Adat Ungasan, PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN), Manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) menegaskan pembangunan tembok kontroversial bukan inisiatif dari pihak pengelola, melainkan atas permintaan Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali 2022 lalu, dikutip Jumat, 17 Oktober 2025.
Hal tersebut diungkapkan langsung Komisaris Utama PT GAIN, Sang Nyoman Suwisma, kepada wartawan ia menjelaskan pembangunan tembok tersebut merupakan standar protokol keamanan acara internasional, mencakup penilaian resiko untuk memastikan keselamatan seluruh peserta KTT dan kelancaran acara sesuai standar yang berlaku.
“Panitia G20 yang meminta agar kawasan ditutup demi alasan keamanan. Pak Luhut pun sudah mendapat laporan dan menyetujuinya. Jadi, bukan GWK yang menembok,” tegasnya, Rabu, 15 Oktober 2025.
Pihaknya menambahkan, tembok tersebut dibangun menjelang penyelenggaraan KTT G20. Namun ia menyayangkan, tembok tersebut kemudian dipolitisasi dan dipersepsikan seolah-olah GWK menutup akses masyarakat.
Selain itu Suwisma juga membantah, pihak pengelola GWK menutup akses jalan masyarakat. Pihaknya memang pernah menghibahkan sebagian jalan kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan ruas jalan dari area parkir utama menuju lokasi acara G20. Bukan ruas jalan yang dipersoalkan sejumlah pihak, karena jalan itu masih di dalam kawasan GWK.
“Yang dihibahkan resmi ke Pemkab itu hanya jalan dari parkiran utama sampai area G20. Sedangkan jalan yang sekarang ramai dipersoalkan, posisinya masih di dalam area kami,” tambahnya.
Ia juga membantah, klaim adanya ratusan kepala keluarga (KK) terdampak penutupan akses jalan. Sembari memaparkan data internal perusahaan, ia menekankan hanya ada sekitar 15 KK yang kebetulan tinggal di sekitar tembok itu.
“Itu pun sebagian besar keluarga besar Pak Wayan Disel. Jadi tidak benar ada 600 KK seperti yang diberitakan,” tutupnya. (bp/gk)
