BADUNG, Balipolitika.com– Setelah membahas masalah pendapatan pada APBD 2025, DPRD Badung kembali menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa 12 November 2024.
Rapat Banggar bersama TAPD Pemkab Badung ini membahas persoalan belanja pada APBD Badung 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti bersama Wakil Ketua DPRD Badung Made Wijaya dan Made Sunarta.
Hadir juga anggota DPRD Badung, yakni I Nyoman Satria, I Gusti Lanang Umbara, I Made Suryananda Pramana, Wayan Luwir Wiana, Made Sumerta, Made Retha, Wayan Sandra, dan Wayan Edy Sanjaya.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua TAPD Badung yang juga Pj. Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Badung.
Setelah membuka rapat tersebut, Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti mengatakan rapat kali ini khusus membahas persoalan belanja serta pematangannya.
Selanjutnya, politisi PDI Perjuangan Dapil Kuta tersebut memberi kesempatan kepada Ketua TAPD untuk memaparkan terkait belanja pada APBD Badung 2025.
Menurut Ketua TAPD Badung, Ida Bagus Surya Suamba, belanja daerah pada APBD Badung 2025 terdiri atas 4 jenis, yakni belanja operasi yang di dalamnya termasuk belanja aparatur atau pegawai serta belanja hibah senilai Rp 5,5 triliun.
Kedua ada belanja modal senilai Rp 3,1 triliun yang terdiri atas belanja tanah Rp 305 miliar, peralatan Rp 532 miliar, gedung dan bangunan Rp 659 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,6 triliun, serta belanja aset lainnya Rp 13 miliar dan Rp 8,9 miliar.
Ketiga, belanja tak terduga Rp 72 miliar, dan keempat belanja transfer senilai Rp1,7 triliun yang di dalamnya ada belanja bagi hasil Rp 985 miliar, dan bantuan keuangan Rp 778 miliar.
Setelah pemaparan belanja oleh Ketua TAPD, Ketua DPRD Gusti Anom Gumanti memberikan kesempatan kepada anggota DPRD yang hadir untuk memberikan pematangan.
Kesempatan pertama diberikan kepada Nyoman Satria yang meminta pembangunan gedung unit baru DPRD Badung agar dipresentasikan terlebih dahulu sebelum dibangun.
Harapannya, bangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD Badung.
“Satu lagi kami minta Pemkab mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban masyarakat setiap hari raya,” katanya.
Anggota lainnya Made Sumerta memastikan agar pembebasan tanah untuk jalan di Kuta Selatan terpasang di APBD Badung 2025 dalam rangka mencegah kemacetan di Kuta Selatan, khususnya di Pecatu.
“Ini wajib dilakukan karena Pecatu merupakan salah satu pabrik uang bagi Badung sehingga kemacetan harus bisa diurai sehingga turis tetap mau berkunjung ke Pecatu,” ungkapnya.
Anggota lainnya, Made Retha mengungkapkan adanya keresahan di masyarakat karena tanah yang sudah terbagi masih muncul tunggakan pajak atas nama pemilik sebelumnya.
Semestinya pada saat pembagian dan pemecahan sertifikat, administrasinya lunas dulu.
Dia juga menyampaikan SD 6 Benoa status tanahnya belum jelas padahal sudah diserahkan oleh pemiliknya.
Saat ruilslag ada yang belum tuntas sehingga gedung SD tersebut belum bisa dianggarkan baik untuk renovasi gedung maupun pembangunan karena status tanahnya masih belum jelas.
Selanjutnya Gusti Lanang Umbara meminta agar APBD 2025 mengalokasikan anggaran jalan di Badung Utara.
Ada sejumlah ruas jalan di Petang dalam kondisi terjal belum ada pengamannya sekaligus meminta APBD menganggarkan lampu penerangan jalan dan jalan usaha tani (JUT) untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan Petang.
Hal sama diungkapkan Wayan Sandra yang meminta APBD 2025 mengalokasikan infrastruktur jalan termasuk trotoar di Kuta Utara untuk menghindari kemacetan.
Selain itu, Kuta Utara juga memerlukan lampu penerangan jalan karena pariwisata berkembang sangat pesat di wilayah ini.
Sementara itu, Wayan Luwir Wiana anggota DPRD Badung dari Dapil Kuta Selatan menyoroti belum adanya puskesmas yang layak di Kutsel.
Saat ini ada puskesmas kecil dan berstaus pembantu. Karena lahannya sempit, kendaraan pasien sering menyebabkan kemacetan di sekitarnya.
“Untuk itu kami minta di APBD 2025 ada pembangunan puskesmas yang layak di Kuta Selatan sehingga mampu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Satu lagi, aspirasi belanja datang dari anggota DPRD Wayan Edy Sanjaya yang berharap promosi wisata ke luar negeri tetap dirancang.
Walau zamannya digitalisasi, sentuhan fisik masih sangat dibutuhkan dalam dunia kepariwisataan.
“Kami minta promosi pariwisata ke luar negeri tetap dilakokasikan,” tegasnya.
Selanjutnya, Ketua TAPD Ida Bagus Surya Suamba dibantu pimpinan OPD yang hadir memberikan tanggapan terkait masukan-masukan tersebut.
Setelah semua terjawab, Rapat Banggar DPRD Badung bersama TPAD yang membahas persoalan belanja pun ditutup. (bp/ken)
