DAMPAK: Ketua Tim Strategi Mulia-PAS, Gede Pasek Suardika. (Ilustrasi: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Ketua Tim Strategi Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024, Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana atau dikenal paket Mulia-PAS, Gede Pasek Suardika alias GPS mengkritisi adanya fenomena warisan defisit pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali 2023, sebagai sebuah ancaman bagi masa depan perekonomian masyarakat Bali, Jumat, 27 September 2024.
GPS menilai, APBD Bali pada 2023 yang mengalami defisit sebesar Rp 1,9 triliun, telah menyebabkan Pemprov Bali tidak bisa membayar belanja penuh pada 2023 sehingga menjadi beban pada 2024, fenomena ini menjadi perhatian serius pihaknya karena dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta membuat perekonomian Bali rentan resesi.
“Faktanya Bali defisit triliuan rupiah, utang kita terus bertambah dan yang menanggung kedepannya itu rakyat Bali. Mau sampai kapan Bali dibeginikan terus? Sekarang kembali ke masyarakat, mau milih yang mana? Jangan hanya sekedar milih pemimpin yang mewarisi hutang saja,” ungkapnya.
Bagikan bom waktu bagi masyarakat Bali hingga 10 tahun ke depan, uang pajak rakyat yang dikumpulkan melalui APBD Bali harus menanggung beban akibat melebarnya defisit APBD Bali 2023.
Peningkatan utang diproyeksi terjadi karena Bali membutuhkan tambahan dana untuk membiayai pengeluaran, yang tak sebanding dengan pendapatan.
Diketahui sebelumnya, Pemprov Bali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.
Salah satu yang disepakati adalah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit sebesar Rp 926,3 miliar.
“Defisit anggaran yang sebelumnya dirancang sebesar Rp 929,5 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar Rp 3,20 miliar lebih sehingga menjadi sebesar Rp 926,3 miliar lebih,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat rapat paripurna DPRD Bali, Jumat, 29 Agustus 2024.
Mahendra mengungkapkan persetujuan APBD Perubahan 2024 berdasarkan hasil pembahasan yang sangat dinamis dan konstruktif di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali.
APBD Perubahan 2024 menargetkan pendapatan daerah Rp 6,86 triliun lebih.
“Pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 6,84 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 22,9 miliar lebih sehingga menjadi sebesar Rp 6,86 triliun lebih,” jelas Mahendra.
Sementara untuk belanja daerah disetujui menjadi Rp 7,79 triliun lebih. Menurut Mahendra, belanja daerah sebelumnya dialokasikan Rp 7,77 triliun lebih meningkat sebesar Rp 19,7 miliar lebih sehingga menjadi Rp 7,79 triliun lebih.
Mahendra menuturkan APBD Perubahan 2024 wajib disusun dan ditetapkan. Sebab kondisi pengelolaan anggaran Pemprov Bali sangat dinamis sehingga terdapat perubahan proyeksi, baik pendapatan maupun belanja daerah.
Selain itu, jelas Mahendra, penyusunan APBD Perubahan 2024 sangat mendesak sekaligus sebagai kewajiban untuk mengalokasikan kembali belanja-belanja yang belum terbayarkan pada 2023.
Menurut Mahendra, banyak kegiatan yang sudah terealisasi, tetapi belum terbayarkan karena kondisi keuangan Pemprov Bali pada 2023.
“Belanja tersebut jumlahnya cukup signifikan,” ungkapnya.
Pemprov Bali berencana meminjam duit sebanyak Rp 842,85 miliar untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Rencana pinjaman jangka pendek itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2024. (bp/gk)
