TIDAK MAJU: Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan bahwa dirinya tidak ikut serta pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada)
BULELENG, Balipolitika.com– Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan bahwa dirinya tidak ikut serta pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November mendatang.
Penegasan itu disampaikan Pj Bupati Lihadnyana saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Nuansa Giri FM, Rabu (5/6). Sering diharap-harapkan menjadi Bupati Buleleng, Pj Bupati Lihadnyana menegaskan jika ia telah memiliki perencanaan yang matang setelah menyelesaikan tugasnya sebagai aparatur sipil Negara (ASN).
Pun demikian tidak ada rencana untuk masuk kedalam ranah politik apapun. “Disamping ongkos, saya tidak memiliki kemampuan manajerial untuk memimpin, keluarga juga tidak merestui, dan saya sudah memiliki perencanaan hidup wanaprasta dan sudah belajar. Karena di umur-umur tertentu sudah seharusnya kita lebih mengendalikan diri dari sifat2-sifat manusia seperti sad ripu dan yang kita inginkan adalah ketenangan,”ujarnya.
Pj Bupati Lihadnyana mengatakan sebagai orang birokrasi yang ditugaskan untuk menjadi penjabat Bupati adalah dalam rangka mengisi kekosongan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan, serta memfasilitasi pemilu dan pemilukada. Bukan sebagai calon kepala daerah.
Sebagai orang Buleleng ia menginginkan agar pembangunan Buleleng menjadi lebih cepat dari sebelumnya.
“Saya hanya mengajak sebagai orang Buleleng mari membangun jiwa masyarakat untuk merasa memiliki Buleleng. Diamanpun kita berada, Buleleng harus ditempatkan paling atas. Sekarang yang kami harapkan adalah izinkan kami untuk melaksanakan tugas-tugas selaku Penjabat Bupati sehingga benar-benar bisa meletakkan satu landasan yang kuat untuk dilanjutkan oleh Kepala daerahnya nanti,”jelasnya.
Soal upaya percepatan pengangkatan tenaga non ASN yang dikaitkan dengan politik, Pj Bupati Lihadnyana menyatakan pihaknya hanya ingin memberikan suatu kepastian status kepegawaian. Kepastian yang tak hanya dapat membantu pegawai yang bersangkutan namun juga keluarga para tenaga kontrak untuk lebih menyejahterakan perekonomiannya.
“Intinya adalah benar-benar murni dari jiwa yang paling dalam. Kami memahami betul harapan tenaga non asn. Dalam konteks kita menangani maslaah non asn ini tidak ada motif lain, jangan sampai ini dikaitkan dengan politik. Karena pertama saya tidak maju, kedua karena saya memahami betul bagaimana nasib tenaga non asn apabila tidak memiliki status kepegawaian yang jelas. Semoga masyarakat bisa menilai dengan jernih,”katanya.(bp/luc)
