KAWAL PEMILU: Jaga Netralitas ASN Jelang Pemilu dan Tingkatkan Penyampaian Informasi ke Publik, Kadiv Pemasyarakatan Bali: Satker Agar Lebih Rutin Menyampaikan Informasi
DENPASAR, Balipolitika.com- Dalam rangka menjaga netralitas ASN pada jajaran Pemasyarakatan Bali menjelang tahun pemilu pada 2024 nanti, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Putu Murdiana memberikan penguatan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Rabu, 22 November 2023.
Putu Murdiana mengimbau kepada seluruh ASN pada jajaran Pemasyarakatan Bali untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga.
Tidak hanya itu, Putu Murdiana juga meminta seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan di Bali untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan memacu peningkatan kinerja.
Karena mengingat sudah memasuki akhir tahun, oleh karena itu diperlukan peningkatan kinerja agar anggaran dapat terserap dengan maksimal.
Selain itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bali ini juga menyampaikan hal terkait tentang pemberitaan kegiatan yang ada di Satuan Kerja agar lebih rutin dalam menyampaikan informasi ke publik dalam bentuk pemberitaan, hal ini agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya.
“Kegiatan seperti pelaksanaan sidak, pembinaan, dan sosialisasi yang dilaksanakan di Satuan Kerja harus diberitakan, hal ini penting karena dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan citra Kemenkumham.” ucap Murdiana.
Terkait pemberitaan, Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI Kanwil Kemenkumham Bali, Nengah Sukadana menyampaikan agar setiap pengampu tugas dan fungsi kehumasan yang berada di Satuan Kerja agar dapat membuat narasi pemberitaan agar lebih informatif dan menekankan manfaat bagi masyarakat.
“Narasi pemberitaan kegiatan yang dibuat harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, selain itu juga isi berita harus lebih menekankan manfaat yang didapat oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.” ucap Nengah.
Lebih lanjut, Nengah juga mengingatkan agar setiap link pemberitaan yang sudah diunggah agar diinputkan kedalam aplikasi Adurabi.
Selain itu juga Nengah menekankan penerapan Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi eRB. Karena Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi merupakan tolak ukur pencapaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Ahmad Zaenal Fikri selaku Kepala Bidang Pelayanan Tahanan menambahkan bahwa seluruh jajaran Pemasyarakatan agar melakukan perawatan Barang Milik Negara dengan rutin. Seperti pada contoh penggunaan gembok untuk tahanan, dimana hal ini penting untuk dirawat.
Karena jika tidak dirawat gembok tersebut akan mengalami kerusakan, dan tahanan didalamnya dapat keluar, hal inilah yang patut dihindari.
Menutup kegiatan, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Nyoman Mudana mengharapkan apa yang disampaikan dalam kegiatan penguatan ini dapat dilaksanakan.
Agar tujuan dari penguatan ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di ruang Nakula, dihadiri oleh jajaran Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, dan diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja beserta jajaran Pemasyarakatan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Bali secara daring.(bp/luc)
