MERAH PUTIH: Seorang pendaki sukses mencapai puncak Gunung Agung dan mengibarkan bendera Sang Merah Putih.
DENPASAR, Balipolitika.com- Fraksi Demokrat tegas menyarankan Gubernur Bali Wayan Koster membuka pintu dialog bersama seluruh elemen masyarakat di sekitar gunung dan pemerintah kabupaten setempat terkait wacana larangan mendaki gunung.
Saran tersebut diutarakan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bali, Senin, 12 Juni 2023.
“Partai Demokrat sarankan agar Saudara Gubernur Bali mendengarkan pendapat masyarakat sekitarnya. Sehingga, tidak ada kesan saudara Gubernur adalah pemimpin yang tidak mau mendengar opini atau pendapat masyarakat,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra.
Tak hanya Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, Nasdem, dan PSI juga menyatakan menolak tegas wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang akan melarang semua kegiatan pendakian dan wisata lain di gunung.
Fraksi tiga partai itu menyarankan penerapan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi).
“Silakan mekanisme ini yang diterapkan di Bali karena mekanisme ini sudah berjalan di Jawa. Tentunya hal ini tidak berlaku manakala sedang ada piodalan ataupun upacara keagamaan lainnya,” kata anggota Komisi II DPRD Bali Grace Anastasia Surya Widjaja.
Wacana larangan mendaki gunung tersebut dinilai hanya merupakan sikap reaktif Gubernur Wayan Koster.
Sama seperti ketika Koster mewacanakan pelarangan persewaan sepeda motor kepada turis asing.
Untuk itu Pemprov Bali diminta mengkaji ulang wacana tersebut dan lebih memperketat aturan berwisata di gunung bukan ditutup. (bp)
