DENPASAR, Balipolitika.com- Polemik pembentukan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali yang disebut-sebut membuat investor takut menanamkan modal di Bali mendapat tanggapan keras dari Ketua Fraksi Gerindra- PSI DPRD Bali, Gede Harja Astawa.
Gede Harja Astawa menegaskan bahwa anggapan tersebut keliru dan justru menyesatkan publik.
Menurutnya, sejak awal Fraksi Gerindra- PSI yang tergabung dalam Pansus TRAP telah memiliki komitmen jelas bahwa Bali tidak anti terhadap investasi.
Namun, investasi yang masuk harus memiliki tanggung jawab sosial, lingkungan, dan budaya terhadap Pulau Dewata.
“Dari awal kami di Pansus TRAP sudah berkomitmen. Fraksi Gerindra tetap tidak anti-investor. Tetapi Bali membutuhkan investor yang baik,” tegas Gede Harja Astawa.
Ia menilai narasi yang menyebut pansus menghambat investasi sengaja digiring untuk melemahkan fungsi pengawasan DPRD Bali terhadap berbagai praktik investasi yang selama ini dinilai kebablasan dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.
Bagi Gerindra Bali, jelas Gede Harja Astawa investor yang layak mendapat dukungan adalah investor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati adat dan kearifan lokal yang menjadi roh utama Bali.
“Investor harus menjaga lingkungan, tidak merusak alam, tidak sembarangan menebang pohon, dan yang paling penting menghargai tradisi serta tempat suci masyarakat Bali,” ujarnya.
Ia secara tegas menyoroti berbagai persoalan investasi yang selama ini memicu keresahan masyarakat, mulai dari dugaan perusakan lingkungan, penutupan akses jalan menuju pura, hingga adanya pembangunan yang dianggap mengabaikan kesucian kawasan adat dan spiritual masyarakat Bali.
“Tidak boleh ada penggusuran pura, tidak boleh menutup akses masyarakat untuk sembahyang, apalagi sampai membongkar pura. Itu sangat melukai masyarakat Bali,” katanya.
Menurut Harja Astawa, taksu Bali yang selama ini menjadi daya tarik dunia justru lahir dari kekuatan budaya, spiritualitas, dan ritual adat masyarakat Bali.
Karena itu, pembangunan yang mengorbankan nilai-nilai tersebut sama saja dengan menghancurkan identitas Bali itu sendiri.
“Taksu Bali itu ada pada keadaban lokal, ada pada keyakinan masyarakat Bali, ada pada ritual-ritual keagamaan kami. Kalau itu dihormati, tentu kami mendukung investasi,” tegasnya lagi.
Ia menilai keberadaan Pansus TRAP DPRD Bali justru menjadi instrumen penting untuk memastikan investasi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.
Pansus TRAP DPRD Bali, kata dia, memiliki tugas melakukan pengawasan, pemantauan, hingga memberikan rekomendasi terhadap investor yang dinilai melanggar ketentuan.
“Kami di Pansus TRAP punya tugas memantau dan mengawasi. Kalau ada investor yang atas nama investasi malah merusak alam, menutup akses jalan ke pura, tidak menjaga lingkungan, itu yang kami antisipasi,” ujarnya.
Harja Astawa juga menyentil kenyataan bahwa berbagai kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang terjadi di Bali saat ini merupakan buah dari lemahnya pengawasan terhadap investasi pada masa lalu.
Karena itu, DPRD Bali, khususnya melalui Pansus TRAP tidak ingin kesalahan serupa terus berulang.
“Kalau semua investor baik, tentu tidak akan ada kerusakan alam Bali, tidak ada kehancuran lingkungan, tidak ada warga yang protes karena akses ke puranya ditutup,” tegasnya.
Gede Harja Astawa menegaskan investor yang izinnya belum lengkap wajib segera melengkapi perizinan.
Begitu pula perusahaan yang belum melibatkan masyarakat lokal dalam operasionalnya, diminta mulai membuka ruang kerja bagi warga Bali sesuai kemampuan dan kapasitas mereka.
“Kalau izin belum lengkap, lengkapi. Kalau belum melibatkan tenaga kerja lokal, ya sekarang harus mulai menerima masyarakat Bali sebagai pekerja. Itu yang kami dorong,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali itu memastikan pihaknya akan tetap konsisten mengawal investasi agar tidak keluar dari koridor hukum, budaya, dan kepentingan masyarakat Bali.
“Kami diberikan tugas di Pansus TRAP untuk menjaga Bali tetap lestari dan bermartabat. Dan kami akan konsisten melaksanakan tugas itu,” tegasnya. (bp/ken)
