TUNTUT KEBEBASAN BEREKSPRESI: Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Demokrasi (ProDem) Roberto Hutabarat dalam jumpa pers, Senin, 20 Mei 2024.
DENPASAR, Balipolitika.com- Untuk mewadahi aspirasi masyarakat ata perlunya keadilan dalam pemenuhan hak atas air, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas menggelar Konferensi Forum Rakyat untuk air di Bali.
“Acaranya berbarengan dengan Water World Forum ke-10 supaya ada narasi pembanding,” kata Roberto Hutabarat dari Prodem Bali yang menjadi fasilitator acara, Senin, 20 Mei 2024.
“Di sini kita ingin menegaskan bahwa hak atas air adalah hak semua orang dan karena itu semua orang bisa ikut terlibat membicarakannya,” kata Roberto Hutabarat aktivis reformasi 1998 itu.
Robert Hutabarat menegaskan hak atas air tak bisa dikuasai atau dimonopoli oleh negara karena itu harus ada transparansi dalam pengaturannya di mana rakyat berhak melakukan pengawasan.
Pihaknya juga ingin mencegah agar hak atas air semata-mata diabdikan untuk kepentingan koorporasi.
Untuk masalah di Bali, menurutnya, juga ada problema yang harus dipecahkan. Misalnya soal keadilan dalam distribusi air untuk petani, industri pariwisata dan konsumsi warga.
“Jangan sampai kebutuhan pariwisata yang diprioritaskan sementara warganya airnya kecrat kecrit dan lahan sawah kekeringan,” katanya.
Acara itu, kata Robert Hutabarat sekaligus untuk menguji komitmen pemerintah untuk menghormati demokrasi dan kebebasan berpendapat.
“Apa benar tidak akan ada larangan dan upaya mempersulit kebebasan berpendapat?” tanyanya.
Robert Hutabarat menyebut untuk penyelenggaraan forum itu ada indikasi-indikasi tekanan yang dialami masyarakat sehingga mempersulit pelaksanaan acara. (bp/ken)
