TEPIS: Pertemuan antara BTID dengan tokoh Masyarakat Adat Seranga, Senin, 24 Maret 2025. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com- PT Bali Turtle Island Development (BTID) bersama para tokoh masyarakat menegaskan bahwa hubungan dengan warga Serangan tetap harmonis dan tuduhan sebaliknya yang beredar adalah tidak berdasar.
Tidak ada ketegangan antara warga dengan perusahaan, bahkan telah terjadi perubahan positif signifikan sejak kehadiran BTID.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kampus UID, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Senin, 24 Maret 2025, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, Jro Bendesa Desa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, serta Lurah Serangan, Ni Wayan Sukanami, dan Presiden Komisaris BTID, Tantowi Yahya, sepakat, membantah narasi bohong yang menyebutkan adanya ketegangan antara BTID dan warga Serangan.
Jro Bendesa menyoroti perubahan positif yang terjadi sejak kehadiran BTID. Dahulu
sejarahnya, akses dari dan ke Pulau Serangan sangat terbatas, yang menyulitkan warga untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Kini, pembangunan infrastruktur oleh BTID seperti jembatan dan jalan telah membuka peluang besar bagi Masyarakat.
“Dulu, warga harus berjuang keras untuk berobat, sekolah, atau bekerja. Sekarang, kita bisa melihat perubahan nyata. Banyak anak muda Serangan yang sukses dan taraf hidup masyarakat meningkat karena ada akses jalan darat yang lebih baik,” ujar Jro Bendesa.
Bahkan karena adanya jembatan lebih dari 100,000 pemedek ke Pura Sakenan saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, setiap tahunnya 200,000 wisatawan menyeberang dari Dermaga Serangan dan setidaknya 40,000 pengunjung ke Turtle Conservation Education Center (TCEC).
Ia juga membantah keras isu bahwa warga mengalami kesulitan ke pura akibat pemeriksaan KTP.
“Itu tidak benar! Warga Serangan memiliki akses penuh ke pura-pura di kawasan ini dengan mengenakan pakaian adat sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Terkait akses melaut para nelayan, Jro Bendesa menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar.
Para nelayan tetap memiliki akses ke kawasan dan difasilitasi dengan ID khusus serta rompi keselamatan agar mereka dapat tetap bekerja dengan aman dan nyaman.
Di kesempatan yang sama, Presiden Komisaris BTID, Tantowi Yahya, menyampaikan bahwa KEK Kura Kura Bali bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi merupakan bagian dari visi besar pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan, sesuai dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.
Penyerapan tenaga kerja BTID juga telah memenuhi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dengan penyerapan tenaga kerja lokal Bali yang telah mencapai 50% dari total tenaga kerja, di mana 29% diantaranya berasal dari Serangan.
“KEK Kura Kura Bali dirancang sebagai katalis ekonomi inklusif berbasis budaya, yang berpedoman pada filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi. Penataan pembangunannya dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan destinasi wisata, UMKM Kuliner, kegiatan adat dan budaya, serta spiritual, dengan tetap menjaga kesucian pura dan memperhatikan kesejahteraan Krama warga secara berkelanjutan,” tegas Tantowi.
Beliau juga menyayangkan viralnya berita-berita hoaks yang menafikan harmoni hubungan BTID dengan Desa Adat bahkan antar banjar di dalam desa. “Mencari investor yang berkualitas yang mau komitmen dengan Tri Hita Karana dan Sad Kerthi serta peduli dengan Desa Adat Serangan sudah merupakan tantangan tersendiri, dan jadi tambah menantang dengan adanya hoaks dan konten bohong yang selama ini beredar.”
Ketua MDA Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, turut menegaskan bahwa tuduhan tentang konflik antara BTID dan Desa Adat Serangan adalah hoaks. “Saya sudah datang dan melihat langsung hubungan baik dan komunikatif antara BTID dan Desa Adat Serangan”.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat Serangan telah merasakan manfaat nyata dari kehadiran BTID, terutama dalam aspek ekonomi dan infrastruktur.
“Hal ini telah ditata dengan kolaborasi yang selaras dan hubungan harmonis dalam menjaga kesucian Pura, melestarikan budaya, dan kesejahteraan warga. Jadi, tidak benar jika ada pemberitaan bahwa warga Serangan dimarginalkan dari penataan KEK Kura Kura Bali. Justru mereka diberikan akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini, hingga dapat dirasakan daya ungkit pertumbuhan ekonominya. Astungkara, hal ini telah berjalan sebagai salah satu contoh hubungan yang baik antara investor dengan desa adat, dan bermanfaat untuk Pulau Serangan, Kota Denpasar, regional Bali, dan Nasional,” pungkasnya.
BTID dan para tokoh masyarakat juga mengajak semua pihak, termasuk media agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
BTID selalu terbuka untuk berdiskusi dan memberikan informasi akurat mengenai pengembangan KEK Kura Kura Bali serta manfaatnya bagi masyarakat luas. (bp/GK)
