BULELENG, Balipolitika.com- Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan pendapat akhirnya atas tiga rancangan peraturan daerah (ranperda), diantara ranperda pencabutan perda tentang kerjasama daerah, ranperda penyertaan modal, dan ranperda tentang penanggulangan bencana.
Ketiga ranperda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa adil bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Bupati I Nyoman Sutjidra saat menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tentang pencabutan perda nomor 1tahun 2017 tentang kerjasama daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda TirtaHita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT.BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda);dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah di ruang sidang utama Gedung DPRD Buleleng, Senin 24 Maret 2025.
“Dengan disepakatinya ranperda tersebut maka ketiga perdaakan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,”ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Daerah tentumenghormati pandangan/masukan konstruktif dari anggota dewan.
Ini semata-matamengarah pada upaya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan danpeningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
“Semua ini berkat adanya jalinan kerjasama yang baik sertasaling dukung antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi semangat untukmembangun Kabupaten Buleleng yang kita cintai,” sambung Sutjidra.
Bupati Sutjidra juga menyampaikan terimakasih atas kerjakeras seluruh anggota DPRD Buleleng, yang telah melaksanakan pembahasan secarasungguh-sungguh, baik dalam pembicaraan tingkat pertama sampai pada rapat pembicaraan tingkat kedua.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenapanggota dewan atas kesungguhannya sehingga proses pembahasan dapat diselesaikan sesuai tahapan/agenda persidangan. Selanjutnya ketiga ranperda ini akan dikirimke pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan menjadi perda,”pungkasnya. (bp/dp/ken)
