BEBERKAN: I Wayan Sambrag, Klian Dinas Banjar Kepisah 79-92, beberkan fakta di persidangan terkait silsilah Jero Kepisah, Selasa, 11 Februari 2025. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com- Semakin menarik perhatian publik keberlanjutan kasus pemalsuan silsilah yang melibatkan ahli waris keluarga Jero Kepisah, A A Ngurah Oka selaku terdakwa, dalam sidang lanjutan yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, saksi I Wayan Sambrag yang merupakan mantan Klian Dinas (Kepala Desa) Banjar Kepisah 1979-1992, membeberkan fakta terkait silsilah keluarga besar Jero Kepisah di persidangan, dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi, pada Selasa, 11 Februari 2025.
Saat ditemui seusai memberikan kesaksiannya, kepada wartawan Wayan Sambrag mengatakan, pihaknya mengakui telah menandatangani silsilah Jero Kepisah pada tahun 1983 silam, silsilah tersebut dibuat oleh orang tua dari terdakwa A A Ngurah Oka, bukan silsilah Jero Jambe Suci Denpasar.
“Yang membuat silsilah yang saya tanda tangan itu kan sudah meninggal. Saya hanya mengenal dan mengetahui adanya silsilah Jero Kepisa, tidak tahu kalau ada Jero Jambe Suci. Yang saya tanda tangan itu tahun 83, selama bertahun-tahun tidak pernah bermasalah itu baru ini saja,” bebernya.
Selanjutnya, mantan Camat Denpasar Selatan, Anak Agung Gede Risnawan, kesaksiannya ia mengatakan bahwa dirinya mencabut tanda tangan pada surat pernyataan silsilah yang digunakan oleh terdakwa untuk menyertifikatkan tanah milik Puri Jambe Suci, Denpasar.
Risnawan menjelaskan bahwa tandatangan yang tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut tidak sah, sehingga ia mengambil langkah untuk membatalkan dokumen tersebut.
“Ada silsilah (tahun, red) 1983, (jadi silsilah, red) dikembalikan ke silsilah yang lama,” kata Risnawan dalam persidangan.
Dalam persidangan ia juga mengungkapkan bahwa pencabutan tandat angan tersebut didasari pada keterangan dari kepala lingkungan setempat.
Kepala lingkungan tersebut menyatakan bahwa lima orang yang tercatat dalam silsilah tersebut adalah orang yang sama, merujuk pada I Gusti Gede Raka Ampug.
Hal ini memperkuat keputusan Risnawan untuk mencabut seluruh silsilah yang diajukan oleh pihak terkait.
Risnawan menegaskan bahwa surat-surat yang digunakan dalam kasus ini diperlihatkan oleh penyidik Polda Bali saat pemeriksaan.
Hasil koordinasi dengan kepala lingkungan setempat menunjukkan bahwa orang-orang yang mengajukan silsilah tersebut adalah orang yang sama.
Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencabut seluruh silsilah yang diajukan atas nama mereka.
Sementara kuasa hukum terdakwa, Made Somya, mengajukan pertanyaan kepada saksi Risnawan. Somya menanyakan kapan saksi mengetahui adanya persoalan ini.
Risnawan menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui masalah ini pada tahun 2022 setelah mendapatkan panggilan dari Polda Bali, yang terjadi beberapa tahun setelah dirinya tidak menjabat lagi sebagai camat.
Untuk diketahui, Risnawan menjabat sebagai Camat Denpasar Selatan dari tahun 2011 hingga 2017.
Somya kemudian melanjutkan dengan menanyakan kepada saksi terkait informasi yang diberikan oleh penyidik Polda Bali mengenai pemalsuan tandatangan.
Saksi menjelaskan bahwa penyidik tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang diduga melakukan pemalsuan tanda tangan, melainkan hanya memanggilnya untuk memberikan klarifikasi terkait silsilah yang dia tandatangani.
Made Somya Putra, menegaskan bahwa perkara ini sejatinya merupakan sengketa kepemilikan tanah yang semestinya diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana.
Namun, pelapor melakukan manuver hukum dengan dugaan pemalsuan silsilah keluarga, kasus ini justru bergulir ke ranah pidana hingga ke PN Denpasar, namun penuh dengan kejanggalan-kejanggalan yang terungkap di persidangan.
“Ini jelas bentuk kriminalisasi hukum. Bagaimana mungkin kasus yang menyangkut klaim kepemilikan bisa berubah menjadi perkara pemalsuan dokumen? Ini bukan hanya cacat hukum, tapi juga berpotensi menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan di Bali, akibat manuver-manuver yang penuh rekayasa,” ujar Somya Putra kepada wartawan
Somya Putra menambahkan bahwa yang lebih memprihatinkan adalah pelapor dalam kasus ini berasal dari Puri Jambe Suci, yang tidak memiliki hubungan darah dengan pihak yang bersengketa, pada saat melapor tidak memegang obyek yang dilaporkan.
“Jika pihak yang melapor saja tidak memiliki hubungan langsung terhadap obyek sengketa, lantas di mana dasar hukumnya? Ini jelas menunjukkan ada kepentingan tersembunyi di balik kasus ini,” tegasnya.
Somya Putra menyampaikan sidang yang tengah berlangsung di PN Denpasar juga menunjukkan indikasi kuat bahwa kasus ini tidak seharusnya masuk ke ranah pidana.
Menurut pihaknya, banyak saksi yang dihadirkan justru lebih banyak membahas kepemilikan tanah ketimbang dugaan pemalsuan silsilah keluarga.
“Dakwaan jaksa menuding Ngurah Oka telah memalsukan silsilah, tetapi pembahasan dalam persidangan justru lebih banyak mengenai status kepemilikan tanah. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa kasus ini memang sengketa perdata yang dipaksakan menjadi pidana,” ungkapnya. (bp/gk)
