TEKANKAN: Apel Pagi Gabungan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (H2IP), Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin, 3 Februari 2025. (Sumber: Humas)
DENPASAR, Balipolitika.com- Wakil Menteri Hukum Profesor Eddy Hiariej memimpin langsung kegiatan Apel Pagi Gabungan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (H2IP), Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin, 3 Februari 2025.
Momentum ini bukan hanya sekedar rutinitas seremonial, tetapi sebagai ajang silahturahmi, berbagi informasi strategis serta membangun sinergi yang lebih erat ditengah dinamika perubahan kelembagaan yang masih berlangsung hingga kini. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.
Wakil Menteri Hukum Profesor Eddy Hiariej menjelaskan KUHP baru sebagai upaya mengubah cara pandang baru terhadap hukum.
ASN berperan penting dalam mensosialisasikan perubahan ini secara efektif dalam pengimplementasiannya yang menjadi langkah penting demi mewujudkan cita-cita bangsa dalam menciptakan negara yang lebih adil dan responsif memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ada lima misi utama dalam lahirnya KUHP baru ini, yang diharapkan membawa perubahan positif bagi sistem hukum kita. Misi yang pertama adalah demokratisasi, yang ke-dua adalah dekolonialisasi, yang ke-tiga adalah harmonisasi, ke-empat adalah konsolidasi dan terakhir, modernisasi. Oleh karena itu, sosialisasi akan terus dilakukan, terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan masyarakat luas, agar mereka memahami substansi serta semangat pembaruannya” ujar Prof Eddy
Wamenkum juga mengingatkan para jajarannya untuk menyikapi efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN yang tertuang pada instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 terkait pembatasan belanja non prioritas.
Prof Eddy mengajak jajarannya tetap memberikan capaian kinerja yang maksimal dan pelayanan yang terbaik karena kualitas kinerja bukan hanya pengaruh terhadap anggaran tetapi bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada, bekerja dengan lebih cerdas, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita ambil tetap memberikan hasil yang optimal meski dengan sumber daya yang terbatas.
Pembatasan anggaran bisa menjadi dorongan untuk kita berinovasi, mencari cara-cara baru yang lebih efektif, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tetap memberikan hasil yang optimal. (bp/gk)
