POLEMIK: (Kanan-kiri) Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali I Gusti Wayan Samsi Gunarta, terkait polemik driver lokal Bali. (Ilustrasi: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com- Menjadi buah bibir warganet terkait polemik driver lokal Bali, pasca digelarnya aksi damai oleh Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diharapkan tidak menutup mata atas nasib rekan-rekan driver lokal di Bali, Senin, 6 Januari 2025.
Resah, kalimat itu dirasa tepat menggambarkan perasaan rekan-rekan driver lokal Bali atas situasi saat ini, bagaimana masifnya keberadaan mobil plat (no pol) luar Bali sebagai transportasi online secara perlahan telah merampok sumber pendapatan mereka sebagai sopir pariwisata konvensional selama bertahun-tahun.
Atas situasi yang terjadi, mereka menuntut Pemprov Bali untuk segera mengambil sikap, mencari solusi untuk menyelesaikan polemik melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai harapan bersama, menyelematkan mereka dari gerusan era moderenisasi teknologi informasi.
“Masyarakat Bali dituntut kewajiban ritual tapi hak kita dirampok, diambil kaum kapitalis, sejak datangnya taksi online dan sopir luar Bali. Kami mengharapkan agar Pemprov segera membuat standarisasi dan perbedaan tarif untuk angkutan sewa khusus, terutama untuk zona pariwisata di Bali. Kami juga menuntut untuk dilakukannya peningkatkan pengawasan terhadap taksi online atau vendor yang memakai plat palsu atau double plat dan ketidakjelasan identitas driver,” ungkap Made Darmayasa, Koordinator aksi (FPDPB), Senin, 6 Januari 2025.
Terkait polemik tersebut, selaku Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack saat menemui massa sempat mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Pihaknya berjanji akan melakukan kajian terhadap sejumlah tuntutan massa dari FPDPB, mencari solusi terbaik agar polemik yang terjadi bisa segera tuntas sesuai harapan seluruh rekan-rekan driver lokal Bali.
“Kita akan tindak lanjuti, kita akan koordinasi dengan Pemprov nanti. Tapi yang terpenting yang urgent (mendesak, red) ini adalah komunikasi, agar tidak rekan-rekan driver ini mengambil tindakan sendiri. Ini yang perlu kita pikirkan agar tidak terjadi gesekan di lapangan,” singkatnya, usai audensi dengan massa.
Sementara di hari yang sama, saat wartawan Balipolitika.com berusaha menghubungi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali, I Gusti Wayan Samsi Gunarta, guna dimintai tanggapannya terkait polemik driver lokal Bali, pihaknya nampak belum menjawab pertanyaan wartawan, Kadis Gunarta juga tidak dapat dihubungi melalui sambungan telepon lewat aplikasi WhatsApp (WA). (bp/gk)
