MISI KHUSUS: Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2025-2030, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana menjawab tantangan masa depan Pariwisata Bali, Kamis, 24 Oktober 2024. (Ilustrasi: Gung Kris)
BADUNG, Balipolitika.com- Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana atau dikenal dengan Paket Mulia-PAS (Gundul Gembul), menjawab tantangan masa depan Pariwisata Bali dalam diskusi publik oleh Bali Tourism Board (BTB) bertajuk “Pariwisata Bali Mau Dibawa Kemana?”, Jumat, 25 Oktober 2024.
Dalam dialog bersama para pemangku pariwisata se-Bali tersebut, Cagub Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah, sempat memaparkan sejumlah program kerjanya jika terpilih pada Pilkada Bali 2024 khususnya sektor pariwisata, mewujudkan tata kelola pariwisata berkelanjutan di Bali berbasis Tri Hita Karana.
Sejumlah strategi telah dipersiapkan pria yang kerap dijuluki “Gundul Belog” oleh rival politiknya tersebut, membangun pariwisata Bali yang lebih berkualitas kedepan, termasuk penuntasan masalah-masalah terkait pariwisata hingga strategi dalam menjaga keajegan Bali.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi pariwisata Bali saat ini yang cenderung berjalan dengan pola “auto pilot”, menyebabkan pembangunan pariwisata Bali menjadi tidak terkontrol dan mengabaikan dampak jangka panjang terhadap budaya, lingkungan hingga masyarakat adat.
“Pariwisata Bali kedepan membutuhkan regulasi yang tegas, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja. Tetapi bagaimana kedepan kami akan berupaya untuk tetap melindungi kearifan lokal yang dimiliki Bali,” cetus Si Gundul.
Ia juga mengingatkan, bahwa pariwisata Bali juga harus segera memiliki blue print, sehingga penataannya bisa lebih terarah melalui sinergi antara para pelaku pariwisata dan keterlibatan pemerintah di dalamnya.
Sementara itu, Cawagub Bali Putu Agus Suradnyana atau Si Gembul menambahkan, kondisi “auto pilot” pariwisata Bali jika terus dibiarkan dapat berdampak negatif terhadap perkembangannya, akan ada banyak akomodasi yang berdiri secara sporadis dan tidak merata, sehingga perlu adanya kendali dari pemerintah.
“Infrastruktur yang tidak merata, khususnya di Bali Utara menjadi tantangan besar bagi kami (Mulia-PAS, red). Kami ingin segera mengakhiri pola auto pilot ini,” tegas Gembul.
Sebagai solusi untuk mengakhiri pola pengelolaan autopilot ini, Mulia-PAS menawarkan visi Bali Dwipa Jaya yang memprioritaskan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya melalui prinsip Tri Hita Karana.
Program-program yang diusung mencakup pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, digitalisasi sistem pariwisata, serta pembatasan investasi asing untuk menjaga keberlanjutan Bali. (bp/gk)
