JAWAB LAHAN TERBATAS: Ilustrasi proyek kereta bawah tanah alias subway yang akan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Central Parkir Kuta Seminyak- Canggu
DENPASAR, Balipolitika.com- Kemacetan super ekstrem di Tol Bali Bali Mandara yang memaksa para turis mancanegara berjalan kaki ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sejauh kurang lebih 1,5 km sambil menenteng koper, Sabtu, 30 Desember 2023 jadi “tertawaan” dunia.
Merespons fakta yang mencoreng citra Bali sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan pemerintah pusat merancang pembangunan kereta bawah tanah alias subway.
Menjamurnya titik-titik kemacetan lain seiring penerapan pungutan turis asing sebesar USD 10 atau setara Rp150.000 sejak Rabu, 14 Februari 2024 “memaksa” pemerintah memutar otak agar tidak menjadi bahan “tertawaan” untuk kesekian kalinya.
Gerak cepat, proyek kereta bawah tanah yang akan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Central Parkir Kuta Seminyak- Canggu itu kini mendekati kenyataan.
Menjawab persoalan kemacetan, jumlah wisatawan plus kendaraan yang terus tumbuh, dan ancaman pengurangan supply alias pengurangan panjang jalan yang makin hari kian menyusut, Pemprov Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali untuk Melakukan Kerja Sama dalam Pengembangan, Pembiayaan, dan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta yang ditetapkan di Denpasar pada 2 Mei 2024 oleh Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Pergub No. 9 Tahun 2024 menjabarkan bahwa PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha untuk melakukan penjaminan.
Dalam rangka pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta ini, PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali melakukan kerja sama dengan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
Progres terkini, sehubungan dengan proses pelaksanaan seleksi mitra investasi PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) dalam pengembangan dan pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta bawah tanah alias subway di Bali, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya pada Rabu, 29 Mei 2024 akan menyampaikan kabar bahagia kepada masyarakat Pulau Dewata secara terbuka.
Kabar bahagia dimaksud dikemas dalam acara bertajuk “Penyampaian Minat Investasi Bali Urban Rail and Associated Facilities dan Penyerahan Dokumen Kualifikasi oleh Konsorsium PT Bumi Indah Prima kepada PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Tak main-main, acara ini diagendakan akan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta sejumlah undangan penting lainnya.
Sebagaimana diketahui, merespons kemacetan super ekstrem di Tol Bali Bali Mandara yang menjadi perhatian dunia internasional, PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya pada Rabu, 31 Januari 2024 mengatakan Pemprov Bali kala itu sedang menjajaki studi kelayakan pembangunan kereta bawah tanah alias subway di Bali.
“Saat ini (subway) dalam proses penyelesaian studi kelayakan. Kami harapkan April ini sudah selesai,” ujarnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Bali.
Adapun studi kelayakan tersebut ungkapnya dilaksanakan oleh perusahaan asal Korea Selatan.
Ia menjelaskan operasional kereta bawah tanah atau subway jelasnya berbeda dengan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) dan Lintas Rel Terpadu atau kereta api ringan (Light RailTransit/LRT) yang tiketnya disubsidi pemerintah.
Oleh sebab itu mobilitas di sekitar kawasan tersebut dominan untuk pariwisata dan bisnis sehingga diperkirakan tiket tidak ada subsidi dari pemerintah.
“Kalau dari bandara, Central Parkir, Seminyak kemudian Canggu dari survei pergerakannya itu 85 persen adalah untuk berwisata atau bisnis dan masyarakat lokal hanya 15 persen,” tandasnya.
Sang Made Mahendra Jaya menambahkan opsi membangun transportasi publik di bawah tanah menjadi pilihan mengingat sepanjang jalan di kawasan tersebut sempit dan padat infrastruktur di antaranya perhotelan, vila, bar, kafe serta rumah penduduk Bali yang masing-masing memiliki tempat ibadah.
Dengan kondisi itu, opsi pelebaran jalan juga dinilai memberatkan baik dari sisi finansial hingga sosial budaya masyarakat.
Menyikapi terbatasnya lahan dan dalam upaya menjaga keaslian Bali, maka opsi kereta bawah tanah menjadi alternatif, didukung dengan belum optimalnya pemanfaatan ruang bawah tanah di Bali. (bp/ken)
