BIROKRASI BERDAMPAK: Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menjelaskan upaya-upaya dalam mewujudkan birokrasi berdampak dimulai dengan perencanaan penganggaran yang baik.
BULELENG, Balipolitika.com- Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana meyakinkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) RI Abdullah Azwar Anas bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mampu dan terus mengupayakan birokrasi berdampak bagi masyarakat luas.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada kunjungan MenpanRB RI di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Senin 20 Mei 2024.
Lihadnyana menjelaskan upaya-upaya dalam mewujudkan birokrasi berdampak dimulai dengan perencanaan penganggaran yang baik. Dengan penganggaran yang cermat, birokrasi diarahkan untuk lebih memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Termasuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari perencanaan penganggaran yang cermat tersebut, potensi-potensi di Kabupaten Buleleng bisa lebih dikembangkan.
“Sekaligus mendukung program-program yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Dengan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemkab Buleleng, pengelolaan potensi diharapkan lebih maksimal. Juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. ASN didorong untuk tidak terjebak dalam sebuah rutinitas dan zona nyaman. ASN harus bisa berpikir ke depan sehingga bisa mengeluarkan program atau kebijakan yang menyejahterakan masyarakat dan berdampak luas.
“Sehingga benar-benar kita sesuaikan ritme kerja dengan tuntutan dan perubahan lingkungan strategis kita. ASN juga didorong untuk senantiasa mengikuti perubahan dan terus belajar untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Lihadnyana.
Sementara itu, MenpanRB RI Abdullah Azwar Anas menyebutkan parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ASN ada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi. Dua parameter itu diharapkan bisa di operasionalisasi dalam bentuk kerja-kerja nyata. Kinerja ASN harus dimonitor dan dievaluasi secara mingguan. Siapa yang mengerjakan apa dan apakah sudah sesuai target. Target bisa cepat dicapai atau tidak.
“Proses bisnisnya harus dipangkas. Setiap minggu harus ada rapor kinerja dari masing-masing SKPD sehingga nanti capaiannya akan bisa terukur dan berdampak ke masyarakat,” sebutnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini menambahkan khusus untuk Buleleng reformasi birokrasi (RB) nya sudah bagus. Nilai SAKIP juga sudah mencapai B. Dengan nilai tersebut, semestinya layanannya sudah bagus. Diharapkan, layanan yang sudah bagus ini untuk terus ditingkatkan.
“Dengan begitu, Buleleng akan menjadi kabupaten yang tidak hanya pembangunan fisiknya saja yang bagus, tapi juga pelayanannya memuaskan untuk masyarakat,” imbuh Azwar Anas.
MenpanRB RI Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja sehari di Kabupaten Buleleng. Setelah memberikan pengarahan kepada ASN Pemkab Buleleng di Gedung Kesenian Gde Manik, Azwar Anas mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Buleleng dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan.(bp/luc)
