TUNTAS: Wabup Badung I Ketut Suiasa memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung tahun 2024 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat, 19 April 2024.
BADUNG, Balipolitika.com- Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung tahun 2024 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat, 19 April 2024.
Dalam rakor tersebut terungkap bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung sudah tuntas atau 0 persen di akhir tahun 2023.
Suiasa yang juga selaku Ketua TKPK Badung menyampaikan rakor TKPK merupakan upaya evaluasi dan menentukan target pencapaian program ke depan.
Tegas Suiasa meskipun tingkat kemiskinan di Badung cukup rendah, namun harus tetap berkomitmen menurunkannya.
“Hampir 14 tahun, dari 2008 hingga 2023 kita menjadi daerah yang terendah angka kemiskinannya. Kecuali tahun 2021 dan 2022 karena covid, kita berada di urutan kedua terendah dan 2023 kembali menjadi yang terendah di angka 2,3 persen,” terangnya.
Untuk kemiskinan ekstrem di Badung sudah nol persen, sesuai dengan target di tahun 2023. Walaupun target pemerintah pusat diharapkan kemiskinan ekstrem sudah nol di tahun 2024.
Ditambahkan, fokus sekarang menurunkan kemiskinan secara umum yang jumlahnya 2,3 persen. Untuk itu diminta perangkat daerah, hingga desa dan kelurahan membuat program-program strategis yang bersinergi dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Potensi anggaran yang cukup besar agar dieksekusi secepat-cepatnya. Bangun koneksitas dan sinergitas dalam mengeksekusi program tersebut.
Arah program penanganan kemiskinan agar benar-benar dapat menurunkan bahkan menghilangkan kemiskinan.
Karena itulah, pemberian dana bansos didorong dan diprioritaskan kepada masyarakat yang memang tidak produktif lagi misalnya disabilitas serta lansia, sedangkan yang masih produktif didorong pada pemberdayaan dan pengembangan keterampilan.
Diakui dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sudah tentu diperlukan keterlibatan pihak swasta termasuk dengan Forum TJSP.
“Data kemiskinan ini kan data makro, semua orang yang ada di Badung dimana diantaranya ada yang penduduk Badung dan ada penduduk yang tidak permanen di Badung. Penduduk yang tidak permanen inilah diperlukan solusi yaitu dukungan dari pihak swasta melalui dana CSR,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menjelaskan ada dua hal penting yang dibahas dalam rakor TKPK kali ini.
Pertama mengenai evaluasi penanganan kemiskinan ekstrem dan kedua upaya penanggulangan kemiskinan secara umum.
“Kami berharap dalam rakor ini kita dapat melakukan langkah-langkah evaluasi dan diharapkan adanya usul saran dalam rangka menyamakan persepsi dan menyempurnakan tugas dalam penanganan kemiskinan agar lebih optimal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wira Dharmajaya juga menjelaskan perkembangan terakhir profil kemiskinan di Badung di mana untuk kemiskinan ekstrim sudah tuntas di akhir tahun 2023.
Hal ini ditegaskan dengan data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang menyatakan kemiskinan ekstrim Kabupaten Badung tahun 2023 di angka 0,00 persen.
Kemudian mengenai kemiskinan secara umum, berdasarkan data makro BPS Badung, kondisi kemiskinan di Badung sebelum Covid tahun 2019 di angka 1,78 persen.
Kemudian terjadi Covid di tahun 2020 dan 2021 mengakibatkan kemiskinan meningkat hingga 2,62 persen.
Di tahun 2022 mengalami penurunan 2,53 persen dan di tahun 2023 angka kemiskinan 2,30 persen atau 17.010 jiwa.
Sementara, pertumbuhan ekonomi di Badung tahun 2023 mencapai 11,29 persen menjadi yang tertinggi di Bali bahkan di Indonesia.
“Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Badung sempat minus hingga 16,56 persen karena Covid. Di tahun 2021 masih minus 6,74 persen, namun di 2022 sudah meningkat plus 9,97 dan 2023 kembali naik hingga plus 11,29 persen,” jelasnya.
“Untuk program kegiatan penanganan kemiskinan di tahun 2024, sudah dipasang anggaran sebesar Rp876 miliar lebih,” tambahnya. (bp/ken)
