RAKOR: Kemenkumham Bali Hadiri Rakor Evaluasi Capaian Kinerja BPSDM Tahun 2023.
Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Kemenkumham atas penyelenggaraan kegiatan, Yassona menilai pembangunan SDM menjadi pondasi utama untuk membangun sebuah organisasi.
“Sehingga SDM yang ada di Kementerian Hukum dan HAM harus terus dinamis dan berkembang sehingga tidak tertinggal dengan negara lain,” sambungnya.
Yasonna mengajak jajarannya agar dapat mencontoh langkah – langkah negara lain dalam mengembangkan SDM mereka.
“Salah satunya dengan mendorong SDM Kemenkumham melanjutkan pendidikan di negara – negara maju sehingga semakin banyak pegawai berprestasi yang dapat mengembangkan diri,” tambahnya.
“Kami terus mendorong Pegawai untuk mengikuti MOOC ataupun Diklat yang diselenggarakan oleh Badiklat Sulut, sehingga petugas kami memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas,” sambungnya.
Melalui Rapat koordinasi Capaian Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang capaian dan tantangan yang dihadapi BPSDM Hukum dan HAM.
Beberapa poin penting yang diangkat antara lain adalah peningkatan pelatihan, pengembangan keahlian, dan peningkatan kapasitas dalam menyikapi dinamika hukum dan HAM. Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang berarti dalam mewujudkan Indonesia maju melalui SDM Hukum dan HAM yang kompeten serta berakhlak.
Sementara itu, dalam Pengarahan dan Penguatan Kepala BPSDM, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 64.484 pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“BPSDM Hukum dan HAM hanya memiliki 4 pusat dan 3 balai diklat serta memiliki keterbatasan widyaiswara yang berarti sangat minim untuk mengembangkan potensi seluruh pegawai,” sambung Iwan.
Iwan menambahkan, pengembangan potensi ini sangat diperlukan agar seluruh pegawai memiliki tingkat kompetensi yang tinggi sehingga dapat terampil dalam bertugas.
Melalui rapat koordinasi ini, Kepala BPSDM meminta masukan dari berbagai pihak untuk menentukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan guna memaksimalkan pengembangan kompetensi pegawai.
“Adanya masukan dimaksud, pada akhirnya BPSDM dapat merencanaan dan menyusun roadmap pelatihan, sehingga akan terukur kebutuhan pelatihan dan anggaran termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang dibutukan untuk menunjang terlaksananya pelatihan,” pungkasnya.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Bali disela-sela kegiatan menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten melalui berbagai jenis pelatihan. “Kami mendukung program-program BPSDM Hukum dan HAM untuk peningkatan kompetensi SDM Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya.
Menurut Romi program-program tersebut diantaranya Penilaian Kompetensi pegawai, pembelajaran secara daring melalui Aplikasi Massive Open Online (MOOC), merupakan pembelajaran jarak jauh yang bersifat fleksibel yang dapat diakses oleh seluruh ASN Kemenkumham, serta berbagai pelatihan-pelatihan klasikal yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023.
Pada kegiatan Rakor BPSDM tersebut diikuti para Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Divisi Administrasi seluruh Indonesia. Rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan Penyusunan Target Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2024.(bp/luc)
