PENGAWASAN: Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho dalam jumpa pers, Rabu (26/1/2022)
DENPASAR, Balipolitika.com- Penetapan Harga Penerapan Sensisi (HPS) oleh tim perencana di pemerintah daerah (pemda) yang terlalu tinggi memicu penawaran pihak ketiga jauh di bawah HPS. Imbasnya, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yaitu, keberhasilan pemda menjadikan kontrak dari sebuah rencana kegiatan masih sangat rendah, yaitu hanya 78,85 %, jauh di bawah kondisi secara nasional yang mencapai 91,37%.
Temuan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho dalam jumpa pers, Rabu (26/1/2022) mengatakan rendahnya realisasi DAK Fisik juga dipicu beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan di Pemda. Salah satunya pembangunan puskesmas di Gianyar. Hal ini juga dimungkinkan adanya keterlambatan munculnya produk di e-catalog sehingga tim pengadaan tidak mendapatkan kesempatan yang cukup memadai dalam mengakomodasi pelaksanaan pengadaan barang.
Capaian output DAK Fisik Tahun 2021 di Provinsi Bali rata-rata sebesar 75,30%. Sampai dengan 31 Desember 2021 penyerapan DAK Fisik rata-rata 69,12% dengan penyerapan tertinggi di Kabupaten Tabanan sebesar 87,59%. Namun, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah masih tingginya saldo DAK Fisik di RKUD yang mencapai Rp 215,59 miliar se-Bali.
Untuk Kinerja Cadangan DAK Fisik, pada tahun 2021 Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) mendapatkan alokasi cadangan DAK Fisik Bidang Sanitasi sebesar Rp 83,236 miliar, namun yang penyalurannya mendekati 100% hanya Tabanan sedangkan untuk alokasi cadangan DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 2,918 miliar untuk Badung dan Denpasar, dan hanya Badung yang menyalurkan walaupun masih di bawah 50%.
Secara keseluruhan, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang meliputi dana perimbangan, dan transfer umum (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus) dan transfer khusus (DAK Fisik, DAK non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Desa untuk Bali sebesar Rp 11,60 triliun atau 99,6%. “Dari realisasi TKDD itu tertinggi realisasinya Dana Bagi Hasil dan DBH Sumber Daya Alam Perikanan dengen presentase 144%,” ungkapnya.
Teguh menambahkan dari belanja yang sudah dialokasikan untuk Provinsi Bali, digunakan untuk berbagai macam infrastruktur yang dibiayai pada 2021. Seperti pembangunan pelabuhan segitiga emas, embung Sanur untuk mengurangi banjir di Sanur Kauh, dikatakan berjalan baik dengan realisasi mencapai 98,71%.
Untuk Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa dan Dana BOS, sampai dengan 31 Desember 2021 penyerapan Dana Desa rata-rata 85,39% dengan penyerapan tertinggi Jembrana 93,14% dan terendah Denpasar 65,29% dan Saldo Dana Desa di RKD masih sebesar Rp 99,19 miliar dari seluruh desa di Bali.
Sementara realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Desember 2021 di Bali mencapai Rp 10,95 triliun. Nilai ini 92% dari total pagu dan sekaligus di atas target Kementerian Keuangan paling sedikit 90%. (dah/bp)
