Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Politik

Dukung GP, Sunarta Disebut Blunder

Rekomendasi AHY Keluar, Terancam Dipecat

DENPASAR (BaliPolitika.Com) – Pilkada Serentak 2020 kian bergairah seiring keputusan Golkar, NasDem, dan Demokrat mengendarai “satu perahu” alias berkoalisi menyambut hari pencoblosan 9 Desember 2020. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara koalisi oleh Ketua DPD 1 Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Sekretaris Wilayah NasDem Bali, Nyoman Winata mewakili Julie Sutrisno Laiskodat, dan Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta pada Sabtu (25/7) lalu. Sayangnya, koalisi itu berpeluang “dinodai” oleh sikap Ketua DPC Demokrat Badung, I Made Sunarta. Politisi asal Abianbase, Mengwi itu menegaskan tetap mendukung penuh petahana Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

Sunarta yang menyebut dirinya loyalis Giri Prasta selama Pileg 2019 lalu dan memilih sikap “abu-abu” terkait dukungan DPP Demokrat pada perhelatan Pilpres disorot banyak pihak. Sikap politisnya dinilai tidak menghormati keputusan induk partai berlambat mercy. Sikap Sunarta yang “mengangkangi” DPP Demokrat disinyalir akan berlanjut pada perhelatan Pilkada Serentak 2020. Lebih-lebih diketahui DPC Demokrat Badung  telah menyatakan dukungan kepada Giri Prasta mengacu pada Jumat (3/1) silam. Dengan kata lain, gara-gara Sunarta Demokrat bisa dinilai tidak punya komitmen.

Imbuhnya, hasil keputusan tertanggal 3 Januari 2020 itu telah diteruskan kepada DPD Demokrat Bali pada 14 Maret 2020. “Ininya Demokrat Badung tetap konsisten mendukung Giri Prasta dengan siapapun wakilnya,” ujar Sunarta Januari silam. Saat dukungan DPD Demokrat Bali mengarah pada lawan calon penantang petahana, yakni I Gusti Ngurah Agung Diatmika dan Wayan Muntra, sikap DPC Demokrat Badung diketahui belum berubah.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta belum bersikap. Dihubungi, Jumat (31/7) siang, Mudarta enggan berkomentar. Di sisi lain, Sekretaris DPD Demokrat Bali, Wayan Adnyana mengaku sudah meminta klarifikasi Ketua DPC Demokrat Badung terkait sikap politiknya tersebut. Terang Adnyana, kepada jajaran partai di tingkat provinsi, Sunarta mengaku apa yang “digunjingkan” merupakan berita dan foto lama yang kembali “digoreng”. Yang pasti fakta membuktikan dalam rapat terakhir Koalisi Golkar, NasDem, dan Demokrat, Kami (30/7) lalu batang hidung Sunarta tak tampak dalam pembahasan pencalonan Diatmika-Muntra di DPD II Golkar Badung.

“Ya itu kita sudah konfirmasi ke Pak Sunarta. Katanya itu adalah foto dan berita lama. Foto zaman dulu waktu Pilkada yang dulu,” bela Adnyana. Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali juga mengaku bahwa Sunarta saat diklarifikasi mengaku belum menyatakan sikap dukungan kepada calon manapun.

“Dia (Sunarta, red) belum pernah menyatakan sikap dukungan itu belum,” ucap Adnyana. Jika memang buntut-buntutnya Demokrat Badung mendukung Giriasa, Adnyana menegaskan bahwa hal tersebut bluder. “Jika Demokrat Badung mendukung Giriasa, itu blunder. Pasalnya, tidak ada komunikasi apapun terkait sikap politiknya ke induk partai.,” pungkasnya. “Kan nggak bisa DPC itu (menyatakan sikap) sebelum ada komunikasi dengan DPD dan DPP,” sentil Adnyana.

Pihaknya mengaku yang menjadi sikap resmi Demokrat ialah keputusan dari Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melalui sepucuk surat rekomendasi. “Oh belum, belum. Nanti yang riil kan rekomendasi dari DPP,” akunya.

Adnyana menegaskan bahwa sikap partai DPD Demokrat adalah sejalan dan koalisi Golkar dan NasDem. Khusus di Badung, Demokrat siap untuk mengusung duet I Gusti Ngurah Agung Diatmika-Wayan Muntra (Diatmika-Muntra) di Pilkada nanti. Hanya saja, pihaknya sedang mempelajari keseriusan Diatmika-Muntra untuk bertarung di Pilkada Badung nanti.

Lebih lanjut, Adnyana menekankan dirinya menghormati perbedaan pandangan yang ada antara DPD Demokrat Bali dengan DPC Demokrat Badung. Namun, jika rekomendasi turun, pihaknya meminta agar semua kader menaati rekomendasi tersebut.

Jika ada kader yang tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, maka ancaman sanksi pemecatan dari partai menanti kader yang membelot. “Kalau yang namanya di partai politik, yang namanya perbedaan pandangan ada. Tapi nantilah lihat rekomendasi,” tegasnya sembari menekankan bahwa jenjang DPD lebih tinggi DPD dari DPC. “DPD Demokrat  Bali sudah mengambil keputusan deklarasi koalisi,” ungkapnya. (bp)

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!