Undang-Undang
-
Pemerintahan
Jaga Bali, Koster: Pemprov Bali Berhak Tolak Terbitkan SKT Ormas
DENPASAR, Balipolitika.com– Pemerintah Provinsi Bali mencatat sebanyak 298 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah resmi terdaftar di wilayah Bali dengan mengantongi Surat…
Selengkapnya » -
Pemerintahan
RKPD SB 2026: Sanjaya Fokus Genjot Kesejahteraan dan Pembangunan Tabanan
TABANAN, Balipolitika.com– Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., membuka sekaligus menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)…
Selengkapnya » -
Ekbis
OJK Terbitkan Peraturan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan
JAKARTA, Balipolitika.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2025 (POJK 4/2025) tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan…
Selengkapnya » -
Pemerintahan
Terima Komite III DPD RI, Sekda Bali: Peserta BPJS Ketenagakerjaan Meningkat
DENPASAR, Balipolitika.com– Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Wiswa Sabha Utama,…
Selengkapnya » -
Ekbis
PPDP Regulatory Dissemination Day 2025: Dua Fokus Kebijakan, Dana Pensiun dan Penjaminan
JAKARTA, Balipolitia.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengakselerasi proses transformasi sektor Perasuransian, Dana Pensiun dan Penjaminan (PPDP) melalui penguatan dan…
Selengkapnya » -
Ekbis
DJKI Ikuti Pelatihan Internasional Memerangi Pembajakan Digital di Singapura
SINGAPURA, Balipolitika.com- Sebagai upaya untuk memperkuat penegakan hukum dalam memerangi pembajakan digital yang semakin meningkat, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI)…
Selengkapnya » -
Ekbis
Kemenkop Serahkan Daftar Koperasi di Sektor Jasa Keuangan kepada OJK
JAKARTA, Balipolitika.com- Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop) menyerahkan daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa…
Selengkapnya » -
Ekbis
Langgar Aturan, OJK Keluarkan 5.053 Sanksi di Tahun 2024
JAKARTA, Balipolitika.com- OJK terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan (SJK)…
Selengkapnya » -
Hukum
Peran Kanwil Kemenkumham Bali dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah
DENPASAR, Balipolitika.com– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan dari Panitia Peraturan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Kunjungan…
Selengkapnya » -
Ekbis
OJK Terbitkan Peraturan Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin
JAKARTA, Balipolitika.com- Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan…
Selengkapnya »
