sanksi
-
Ekbis
Pemerintah Hapus Sanksi Terlambat Bayar dan Lapor SPT Tahunan
JAKARTA, Balipolitika.com– Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran…
Selengkapnya » -
Ekbis
DJP Hapus Sanksi Administrasi Pajak: Ini Detail Ketentuannya!
JAKARTA, Balipolitika.com– Guna menjamin kepastian hukum dalam implementasi sistem Coretax DJP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal…
Selengkapnya » -
Politik
Catat! Tak Ada Sanksi Bolos Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang
JAKARTA, Balipolitika.com- Pembekalan kepala daerah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Meskipun diatur dalam…
Selengkapnya » -
Ekbis
OJK Sanksi 105 Pelaku Industri PVML di Tahun 2024
JAKARTA, Balipolitika.com- Perkembangan sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya menjadi fokus pengawasan…
Selengkapnya » -
Politik
Waspada Serangan Fajar Berpotensi Kena Pidana Jelang Pilkada
Ilustrasi – Ancaman Hukuman Jika Ada Money Politik Jelang Pilkada Serentak 2024 Termasuk di Bali. PILKADA, Balipolitika.com – Money…
Selengkapnya » -
Politik
Kampanye di Tempat Ibadah, Penjara 1-6 Bulan Menanti
BANGLI, Balipolitika.com– Masa kampanye menjadi hak politik peserta pemilihan untuk mendulang suara dalam Pilkada Serentak 2024 yang para pemenangnya ditentukan…
Selengkapnya » -
SPORT
Buntut Kerusuhan Liga 1 Persib Vs Persija, Denda Rp295 Juta
SPORT – Persib Bandung vs Persija Jakarta berakhir dengan kerusuhan. Hal ini membuat panitia Persib Bandung harus mendapat sanski denda…
Selengkapnya » -
Politik
Dipecat, Mulyadi Berserah ke Megawati, Doakan Penjilat Panjang Umur
BERI PENJELASAN: Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kediri, I Nyoman Mulyadi, S.H. menunjukkan bukti panggilan yang sempat ia lakukan ke…
Selengkapnya » -
Politik
Jero Ong Mohon BK DPD RI Pecat Arya Wedakarna
TUNTUT SANKSI BERAT: Krama Desa Adat Bugbug, I Nengah Yasa Adi Susanto, SH.,MH. memohon agar anggota DPD RI Provinsi Bali,…
Selengkapnya »