DENPASAR, Balipolitika.com– Gubernur Bali diminta serius memperhatikan empat hal dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.
Permintaan tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, I Made Supartha, S.H., M.H., saat menyampaikan pandangan umum fraksi serangkaian Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin 23 Juni 2025.
“Pertama, agar seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD bersifat realistis, terukur, serta adaptif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal, termasuk perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan geopolitik ekonomi dunia,” ujar Supartha.
Kedua, kata dia, pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif, terutama generasi muda, kaum perempuan, dan komunitas sipil, dalam setiap tahapan implementasi pembangunan, guna memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Ketiga, penguatan terhadap prioritas “Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali” agar tidak sekadar dimaknai sebagai pengadaan infrastruktur digital, namun juga mencakup peningkatan literasi digital, penguatan keamanan siber, dan perlindungan data pribadi masyarakat Bali.
“Keempat, kami menekankan bahwa keenam bidang prioritas tersebut harus dikawal dengan semangat gotong-royong, tata kelola yang bersih dan transparan, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Bali,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa visi dan misi RPJMD telah diterjemahkan secara operasional ke dalam enam (6) Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, yang mencerminkan upaya kolektif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara terpadu, yaitu:
- Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal, sebagai identitas fundamental dan ruh kebangsaan Bali.
2. Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, guna menciptakan generasi Bali yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing.
3. Bidang Ekonomi Kerthi Bali, yang meliputi: pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis budaya.
4. Bidang Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi, guna menunjang konektivitas, efisiensi logistik, dan pemerataan pembangunan.
5. Bidang Lingkungan, Kehutanan, dan Energi, sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian alam dan ketahanan energi berbasis sumber daya lokal.
6. Bidang Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali, yang mengintegrasikan transformasi digital dengan sistem perlindungan dan keamanan sosial-kultural Bali.
Supartha menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan meyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana ini akan menjadi tonggak penting dalam menapaki peradaban Bali yang agung, berdaulat, dan berkarakter dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Fraksi PDI Perjuangan telah mencatat capaian pendapatan daerah Tahun 2024 yang melampaui target, mencapai 113,80 persen.
“Ini menunjukkan adanya efisiensi dalam strategi penggalian potensi pendapatan daerah. Namun demikian, kami mencermati bahwa realisasi penerimaan pembiayaan baru mencapai 29,15 persen, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan skema pembiayaan daerah,” katanya.
Dalam hal belanja daerah, meski realisasi mencapai 93,55 persen, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar belanja daerah berikutnya lebih diarahkan pada program-program produktif yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami juga menilai surplus operasional keseluruhan sebesar 1,97 triliun rupiah, sebagai capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang patut disyukuri. Namun demikian, surplus tersebut hendaknya tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, khususnya pada sektor-sektor pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Bali. Setiap rupiah dari APBD harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” tegasnya. (bp/jk/ken)
