DENPASAR, Balipolitika.com- Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II dengan agenda penyampaian pidato perdana Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bali periode 2025-2030, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Selasa, 4 Maret 2025.
Jaya Negara hadir bersama Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede didampingi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana.
Dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, rapat paripurna tersebut juga dihadiri anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, Forkompimda Provinsi Bali, Bupati dan Wali Kota se-Bali, serta Ketua DPRD se-Bali.
Dalam pidatonya, Gubernur Bali, Wayan Koster menekankan, melalui Nangun Sat Kerti Loka Bali, pemerintah ingin membangun Bali yang seimbang secara ekologis, sosial, dan budaya.
Konsep pembangunan Bali dalam lima tahun ke depan berfokus pada pola pembangunan semesta berencana yang mencakup pendekatan terpola, menyeluruh, terarah, dan terencana.
Prinsip utama yang diusung adalah satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola, yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Bali yang harmonis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan.
Koster juga mengajak seluruh masyarakat Bali untuk bersatu dalam semangat sagilik saguluk, salulung sabayantaka (bersatu padu, bekerja sama, dan bergotong royong).
“Pemerintah berkomitmen untuk bekerja lebih keras dengan kecepatan lebih tinggi dalam periode ini. Dukungan dan doa restu dari seluruh masyarakat Bali sangat diharapkan agar pembangunan dapat berjalan dengan sukses demi kejayaan Gumi Bali,” ujarnya.
Sementara itu, Jaya Negara menyambut baik arahan Gubernur Bali Wayan Koster dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali.
Jaya Negara menekankan bahwa sinergi ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk pengelolaan sampah, kemacetan, dan keamanan.
Sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, Denpasar memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat sangat penting untuk mengatasi masalah perkotaan, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dan menangani tantangan di kota. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para stakeholder akan menjadi kunci keberlanjutan program-program strategis di Denpasar,” ujar Jaya Negara. (bp/ken)
