BADUNG, Balipolitika.com– Bupati dan Wakil Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa- Bagus Alit Sucipta (Adicipta) siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) hari raya senilai Rp2 juta per kepala keluarga (KK) untuk 88.594 KK umat Hindu ber-KTP Badung, Rabu, 16 April 2025.
Secara simbolis bansos hari raya Rp2 juta per KK menyambut hari suci Galungan dan Kuningan yang masing-masing jatuh pada Rabu, 23 April 2025 dan Sabtu, 3 Mei 2025 ini akan diserahkan di 2 lokasi.
Pertama, di Wantilan Pura Dalem Jati, Desa Adat Penarungan, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi sekitar pukul 08.00 Wita.
Kedua, di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Abiansemal, Jalan Ganda Mayu 1, Banjar Banjaran, Desa Abiansemal, Dauh Yeh Cani sekitar pukul 09.00 Wita.
Mengacu data yang dihimpun, bansos hari raya senilai Rp2 juta per kepala keluarga (KK) untuk 88.594 KK umat Hindu ber-KTP Badung paling banyak menyasar umat Hindu di Kecamatan Mengwi, yakni sebanyak 25.541 KK.
Disusul Kecamatan Abiansemal 23.208 KK, Kecamatan Kuta Utara 16.485 KK, Kecamatan Petang 8.380 KK, dan Kecamatan Kuta 5.528 KK.
Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa- Bagus Alit Sucipta menyalurkan bantuan sosial (bansos) hari raya senilai Rp2 juta per kepala keluarga (KK) untuk 7.741 KK umat muslim ber-KTP Badung, Rabu, 26 Maret 2025.
Merespons bansos tunai Rp2 juta per KK menjelang hari raya keagamaan dalam rangka pengendalian inflasi itu, Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung karena menjalankan janji-janji politiknya kepada masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai bansos ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk menjalankan kewajiban selaku umat beragama.
“Bantuan ini tentu saja mampu mengurangi beban masyarakat karena ketika menjelang hari raya, harga-harga kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan upakara melonjak drastis,” ujar Graha Wicaksana.
Selain manfaatnya dirasakan warga, bansos tunai ini juga dipastikan mampu menekan angka inflasi.
“Selain dengan pasar murah, inflasi juga dapat ditekan dengan program bansos tunai ini,” tandas Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung masa bakti 2019-2024 itu.
Meski bermanfaat, Graha Wicaksana mewanti-wanti pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini.
“Kami tidak mau di lapangan ada manipulasi data maupun penyelewengan-penyelewengan lainnya. Karena itu, evaluasi harus tetap dilakukan untuk menangkal hal tersebut,” tegasnya.
Menyoal syarat pendapatan maksimal Rp5 juta agar mendapatkan bansos itu, Graha Wicaksana menegaskan perlu ada pembekalan lewat diklat atau kegiatan lainnya sehingga penafsiran terhadap syarat tersebut sama antara satu kelian dinas dan kepala lingkungan sebagai pejabat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Graha Wicaksana mencontohkan, di lingkungan rumahnya, Kuta, banyak warga yang berprofesi sebagai pemandu wisata atau pedagang di pantai.
Ketika musim ramai turis atau pengunjung, pemandu wisata dan pedagang ini bisa memperoleh pendapatan di atas Rp 5 juta sebulan.
Sebaliknya, saat sepi, nominal Rp5 juta itu sulit dicapai bahkan tak jarang warga Kuta pulang dengan tangan hampa.
Dengan kata lain, golongan masyarakat ini idealnya terakomodasi dalam program bansos tunai ini.
“Jangan pendapatan mereka yang tinggi namun hanya sewaktu-waktu digunakan sebagai patokan pendapatan,” usul Graha Wicaksana.
Menariknya, Graha Wicaksana juga mengusulkan agar pensiunan terakomodir dalam program bansos tunai Rp2 juta per KK menjelang hari raya keagamaan dalam rangka pengendalian inflasi.
Ia menilai hanya segelintir pensiunan yang pendapatannya di atas Rp 5 juta per bulan.
“Kami usulkan agar pensiunan yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta diakomodir dalam program ini,” pinta Graha Wicaksana. (bp/ken)
