TERIMA KASIH PJ GUBERNUR BALI: Setelah perjuangan panjang selama 3 tahun, di tahun 2024, SMA dan SMK Negeri Bali Mandara dikembalikan statusnya seperti semula dengan sistem beasiswa penuh oleh PJ Gubernur Sang Made Mahendra Jaya.
DENPASAR, Balipolitika.com- Kontestasi Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Bali semakin menghangat, para calon mulai beradu gagasan dan program kerja.
Masing-masing calon menebar pesona untuk menarik minat para pemilih dan dalam seminggu terakhir, perang gagasan tersebut mulai mencuri perhatian masyarakat serta diperbincangkan di sosial media.
I Nyoman Giri Prasta, di beberapa platform sosial media dan kanal berita online menyatakan bahwa jika terpilih maka ia akan membangun sport center atau gelanggang olahraga di masing-masing kecamatan se-Bali.
Hal ini mendapat tanggapan beragam dari netizen: ada yang menganggap itu ide yang brillian, ada juga yang menyatakan bahwa itu program halu, karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sementara APBD Provinsi Bali sangat terbatas dengan wilayah kerja yang luas dan masalah yang kompleks.
Sepuluh tahun memimpin Kabupaten Badung, yakni 2016-2021 dan 2021-2025 Giri Prasta juga terbukti gagal mewujudkan sport center atau gelanggang olahraga internasional meskipun Bumi Keris diberkalihi penghasilan asli daerah super melimpah yang melebihi APBD Provinsi Bali.
“Beh, pasti Pak Giri berpikir kalau ratio luas wilayah provinsi dengan APBD-nya sama seperti Badung ya, konden move-on dari kebiasaan APBD berlimpah dengan wilayah yang sempit,” ungkap Ngurah Juniadi di comment section sebuah akun tiktok.
Hal senada juga diungkapkan pemilik akun I Made Sukerta di salah satu facebook group.
”Tuturne ngura pis gen, sing ada neng program untuk peningkatan sumber pendapatan APBD, yen pis baa da, apa ngidang ngae”. (Omongannya hanya tentang menghamburkan uang, tidakkah ada (bicara) tentang program untuk peningkatan sumber pendapatan APBD. Kalau uang sudah ada, program apa saja bias dibuat, red).
Sementara Calon Gubernur Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM-Plus) Made Muliawan Arya atau yang akrab dipanggil De Gadjah mengelaborasi program kerja presiden terpilih, Prabowo Soebianto untuk disinergikan menjadi program kerja gubernur.
Salah satunya adalah program kerja pembangunan SMA Negeri unggul yang digagas oleh Prabowo Soebianto.
Dalam program kerja tersebut, Prabowo mengungkapkan rencananya untuk membangun 4 sekolah unggul di beberapa wilayah di Indonesia.
Tahap pertama akan dilakukan di IKN (Ibu Kota Nusantara), Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Di samping itu, Prabowo juga telah menyusun anggaran untuk membangun dan melakukan peningkatan mutu ruang belajar dan sarana pendidikan sejumlah 90.000 unit di periode tahun pertama pemerintahanya.
Ketika disinggung tentang Bali, De Gadjah mengatakan bahwa Prabowo Soebianto telah memiliki data komprehensif, terkait skala prioritas dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Bali sendiri sudah memiliki dua sekolah negeri unggul berasrama yaitu SMA dan SMK Negeri Bali Mandara.
Sekolah yang telah berdiri selama 14 tahun ini telah berhasil menjadi role model bagi banyak daerah di Indonesia.
Sekolah yang dikhususkan untuk siswa miskin dengan system beasiswa penuh ini telah terbukti menghasilkan lulusan yang unggul, yang sebagian besar telah melanjutkan studinya baik di dalam negeri, maupun di luar negeri dengan scholarship.
Ironisnya, meski menjadi percontohan di Indonesia hingga inovasi ini dipamerkan di luar negeri sebagai salah terobosan progresif, sekolah ini dicap sebagai produk gagal hingga SMA dan SMK Negeri Bali Mandara pernah dicabut status beasiswanya pada masa pemerintahan Wayan Koster.
Hantaman telak dirasakan banyak pihak karena sebelum terpilih sebagai Gubernur Bali masa bakti 2018 hingga 2023, dalam sebuah berita yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi lokal, Wayan Koster berjanji akan menjaga kelangsungan proses pendidikan berasrama di Sekolah Bali Mandara.
Ingkar janji alias tidak satya wacana-nya Wayan Koster ini menimbulkan gelombang protes dan polemik yang berkepanjangan dan belasan ribu orang tua siswa SMP se-Bali merasa sangat kecewa atas keputusan ini.
Mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh kebijakan Wayan Koster dan mimpi anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan bermutu, sirna.
Setelah perjuangan panjang selama 3 tahun, di tahun 2024, SMA dan SMK Negeri Bali Mandara dikembalikan statusnya seperti semula dengan sistem beasiswa penuh, oleh PJ Gubernur Sang Made Mahendra Jaya.
Menanggapi kejadian ini, De Gadjah menyatakan akan berjuang ke pusat untuk memperkuat SMA/SMK Negeri Bali Mandara dengan produk hukum agar sekolah ini dimasukkan ke dalam program kerja sekolah unggul dari Kementrian Pendidikan, sehingga status dan mutu sekolah ini akan tetap terjaga tanpa terpengaruh situasi politik di daerah.
Apalagi dengan bantuan anggaran yang bersumber dari APBN, sekolah-sekolah ini tentu akan mampu mengakomodasi lebih banyak siswa.
De Gadjah bahkan berjanji akan melanjutkan pembangunan SMK Negeri Bali Mandara berikutnya yang telah direncanakan sejak 2016.
SMK Negeri ini rencananya akan dibangun di Kecamatan Kubu Karangasem untuk mengakomodasi 40 persen siswa dari karangasem dan 60 persen dari wilayah lain di Bali.
SMK Negeri ini akan dikelola dengan system asrama dan beasiswa penuh, yang akan dikombinasikan dengan program pemagangan dan sertifikasi D1 Pariwisata sehingga lulusanya langsung berangkat bekerja sebagai pekerja migran, baik di negara lain maupun di kapal pesiar.
De Gadjah merinci kalau dalam setahun kita bisa mendidik 300 siswa, maka dalam 3 tahun, sudah ada 300 keluarga yang terentaskan dari kemiskinan, dan setiap tahun akan mampu membantu 300 keluarga baru keluar dari kemiskinan.
De gadjah optimis bahwa generasi muda kita bisa kita ajak bekerja keras untuk merubah status sosalnya.
“Kita beri kail, kita ajarin cara memancing, kita antar ke laut yang banyak ikannya,” pungkasnya dengan senyum optimisnya yang khas. (bp/ken)
