DENPASAR, Balipolitika.com– Made Muliawan Arya, S.E., M.H. atau yang akrab disapa De Gadjah menarik perhatian banyak pihak terkait keikutsertaannya di Pilgub Bali 2024 lantaran masih berusia belia, yakni 43 tahun.
Tokoh muda yang berpasangan dengan Putu Agus Suradnyana (PAS) itu kembali mengingatkan pentingnya one commando atau satu komando dengan pemerintah pusat.
Menurut De Gadjah, konsep one commando adalah salah satu strategi penting yang harus diadopsi oleh pemerintah daerah, terutama untuk daerah seperti Bali yang memiliki potensi besar namun memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Pandangannya, pemerintah daerah yang “seia sekata” dengan pemerintah pusat akan memastikan bahwa setiap program nasional dapat diterapkan secara maksimal di Bali tanpa terhambat oleh perbedaan visi politik.
“Saya hanya ingin masyarakat Bali tidak menjadi korban,” katanya dalam sebuah podcast dikutip, Rabu 9 Oktober 2024.
Sebab, ketika ada ketidaksepahaman atau perbedaan arah antara pemerintah pusat dan daerah, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat.
Dalam hal ini, De Gadjah sangat menekankan bahwa Bali harus mengambil langkah yang bijak untuk menyelaraskan setiap kebijakan lokal dengan kebijakan nasional guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu kekhawatiran terbesar De Gadjah adalah terjadinya konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat Bali.
Ia memberikan contoh, jika presiden memiliki sepuluh program untuk Bali, namun gubernur mengambil langkah berbeda atau bahkan berseberangan dengan kebijakan pusat, maka masyarakat Bali yang akan menjadi korban.
“Jika presiden memutuskan untuk ke kanan, tapi gubernur (bupati) ke kiri karena berasal dari partai non-koalisi, siapa yang rugi? Masyarakat Bali,” ungkap De Gadjah.
Ia menegaskan bahwa perpecahan atau perbedaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah hanya akan membuat program pembangunan untuk Bali terhambat.
De Gadjah ingin memastikan bahwa jika dirinya terpilih, Bali tidak akan menghadapi situasi seperti ini.
Ia berkomitmen untuk mengikuti arahan presiden dan pemerintah pusat agar setiap program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Bali bisa terealisasi dengan baik.
“Saya hanya ingin masyarakat Bali tidak menjadi korban,” ulangnya lagi.
Sebagai calon gubernur, De Gadjah memiliki visi yang kuat untuk memastikan bahwa Bali mendapatkan manfaat penuh dari program pemerintah pusat.
Ia menyebutkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto telah merancang beberapa program strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Bali.
Program-program ini meliputi berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hingga pariwisata.
Tentu yang ramai belakangan ini soal rencana kelanjutan proyek Bandara Bali Utara di Buleleng.
De Gadjah menyadari bahwa untuk mewujudkan program-program ini, Bali memerlukan pemimpin yang mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Itulah sebabnya ia mendorong penerapan konsep one commando, di mana tidak hanya gubernur, tetapi juga para bupati dan perangkat daerah lainnya harus bergerak seirama dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, dengan adanya keselarasan ini, pembangunan di Bali akan berjalan lebih cepat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Saya ingin apa yang menjadi program pusat bisa sampai ke Bali dengan utuh. Gubernur jalan, bupati jalan, semuanya harus bekerja bersama untuk kepentingan Bali,” paparnya.
Untuk itu, pesan De Gadjah masyarakat Bali harus pintar dan cerdas memilih pemimpin dengan menyikapi dinamika riil di lapangan. (bp/ken)
