SILANG PENDAPAT: Ketua Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M., Ak., C.A., tegaskan belum ada survei Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang digelar sebagaimana dilontarkan Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
DENPASAR, Balipolitika.com- Ketua Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M., Ak., C.A., terlibat aktif dalam Rapat Konsolidasi Koalisi Pilkada Provinsi Bali 2024 di The Brass, Jalan Prof. Moh. Yamin No. 99X, Renon, Denpasar, Jumat, 24 Mei 2024 yang memunculkan kesepakatan mendukung Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si. sebagai Bakal Calon Gubernur Bali dan Made Muliawan Arya, S.E., M.H. sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Bali di Pilkada Bali 2024.
Minus Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, dan Prima, pucuk pimpinan parpol lainnya, yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, NasDem, Garuda, dan PKB membubuhkan tanda tangan dan cap basah sebagai wujud komitmen berjuang di bawah payung besar Koalisi Indonesia Maju (KIM) siang itu.
Penandatanganan sebagai bentuk komitmen kerja sama koalisi ini dibubuhkan oleh Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya, S.E., M.H., Ketua DPD 1 Partai Golkar Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M., Ak., C.A., Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta, S.Sos., Sekretaris DPW Partai NasDem Bali I Nyoman Winatha, Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bali Bambang Sutiyono, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Provinsi Bali I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya.
Namun, baru 2 hari cap dan tanda tangan dibubuhkan sebagai simbol siap berjuang bersama, Korwil Pemenangan Pemilu Bali-Nusra DPP Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan pandangan berbeda.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar yang akrab disapa Demer itu menyebut semuanya ditentukan 3 kali hasil survei yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar sehingga paket Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si. dan Made Muliawan Arya, S.E., M.H. (Mantra-Mulia) yang dijagokan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang hendak “ditetaskan” KIM Plus belum bisa disetujui lantaran tak ditopang hasil survei DPP Golkar yang selanjutnya digodok kembali di rapat DPP Partai Golkar.
Disinggung soal “Manuver Demer” dan disodori pertanyaan siapa yang idealnya dipercaya masyarakat, Sugawa Korry menjawab santai.
“Yang dipercaya kembali kepada logika Anda. Ya, mekanisme yang berjalan di Golkar itu ditentukan dalam rapat seperti ini (menunjuk rapat yang dihadiri puluhan kader Golkar, red). Kalau ada orang per orang, itu bukan keputusan partai. Partai itu siapa? Pengurus desa, pengurus kecamatan, pengurus kabupaten/kota, provinsi, DPP,” jelas Sugawa Korry.
Sugawa Korry menekankan komunikasi politik orang per orang itu sah, namun semuanya ditentukan berdasarkan mekanisme rapat yang diikuti banyak elemen.
“Coba tanya, kalau nanti katakanlah yang kumpul-kumpul itu mau mencalonkan Si A, Si B, siapa yang neken pengusulan?” tanya Sugawa Korry.
Berkaca pada kasus berbeloknya rekomendasi usulan DPD II Golkar Badung dan DPD I Golkar Bali di Pilkada Badung 2020 dari semula mengusung pasangan calon I Gusti Ngurah Agung Diatmika-I Wayan Muntra tiba-tiba menjadi I Nyoman Giri Prasta- I Ketut Suiasa, Sugawa Korry tak menampik hal tersebut merupakan pelajaran berharga bagi parpol berlambang pohon beringin.
“Jangan sampai terulang hal itu (berbeloknya rekomendasi di tengah jalan, red). Jadi begini, kalau kita melihat secara rasional, anggaplah Si A, Si B kumpul 2-3 orang itu mengambil keputusan Si A, Si B. Terus kalau mengusulkan mendapat rekomendasi siapa yang teken? Kabupaten/kota, provinsi, ke DPP. (Soal Pilkada Badung 2020, red) itu masa lalu,” tegas Sugawa Korry.
Menyoal survei di internal Golkar Bali, Sugawa Korry flashback bahwa 6 bulan sebelumnya, pengurus Golkar diminta mengusulkan nama-nama potensial untuk menjadi calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, dan wakil gubernur.
“Saya berproses juga karena usulan dari kabupaten. Itu (nama-nama, red) diusulkan ke pusat. Selanjutnya nama-nama tersebut diberikan surat penugasan sebagai fungsionaris dengan tujuan agar si kader bersosialisasi dan membantu pemenangan Pileg 2024. Usai Pileg 2024, nama-nama itu dimantapkan lagi dan ditanyakan soal kesediaan menjadi calon kepala daerah hingga akhirnya kembali keluar surat tugas,” ulas Sugawa Korry.
Setelah itu, mulai April 2024 para kandidat ini diwajibkan melaksanakan proses survei yang melibatkan 16 lembaga di mana survei dipilih untuk Bali ditunjuk oleh DPP Golkar.
“Kalau (calon) gubernur, tidak ada. Yang tidak daftar itu adalah Pak Geredeg, Pak Demer, dan saya. Saya tidak di provinsi karena berproses sebagai calon bupati di Buleleng. Saya di Buleleng sudah pada tahap survei pertama selesai. Tinggal menunggu survei tahap kedua. Nah, karena di provinsi tidak ada (calon gubernur dari Golkar, red) ya keliru kalau mengatakan Golkar akan mengadakan tiga kali survei. Siapa? Sekarang saja tidak ada yang disurvei. Tidak ada. Makanya, begitu rapat dengan koalisi kita memiliki kesepakatan untuk diusulkan, bukan diputuskan. KIM ini sama-sama mengusulkan kepada DPP masing-masing. Kami juga bersurat kepada DPP karena memang tidak ada survei di sini untuk calon gubernur,” tegas Sugawa Korry. (bp/ken)
