DENPASAR, Balipolitika.com– Ketua Jaringan Nasional Aktivis 98 Bali, Nyoman Mardika sesalkan tidak hadirnya seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan Provinsi Bali dalam kegiatan retret perdana pada Jumat, 21 Februari 2025 yang diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Retret tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan kepala daerah pada Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Negara.
Diduga, ketidakhadiran mereka disebabkan oleh instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari kader PDIP menunda mengikuti retret tersebut.
Instruksi ini muncul di tengah situasi politik yang memanas setelah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan polisi, Harun Masiku.
Menurut Mardika, retret tersebut bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan yang digelar serentak untuk 961 orang kepala daerah beserta wakilnya (waktu pelaksanaan bergantian selama seminggu) sebagai bentuk efiensi anggaran.
Seharusnya, kepala daerah memprioritaskan kepentingan rakyat dari pada partai karena kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu Rabu, 27 November 2024 lalu.
“Kami khawatir hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan memburuk dan pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat,” ujar Mardika.
Lebih lanjut, Mardika menyampaikan retret kepala daerah merupakan kegiatan yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Melalui retret ini, para kepala daerah dapat memperkuat kemampuan kepemimpinan mereka, merencanakan pembangunan yang lebih terkoordinasi, dan merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, retret kepala daerah juga menjadi wadah yang penting untuk mempererat kerja sama antardaerah dan menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. (bp/ken)
