MENJALAR: (Kanan) Ken Setiawan, Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center. (Ilustrasi: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Menarik perhatian penulis adanya cuitan dari seorang tokoh Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan, melontarkan kritikannya terhadap Pemerintah yang dinilai terlalu longgar, terhadap kelompok-kelompok intoleran dan paham radikalisme saat ini, dikutip Kamis, 10 Juli 2025.
Terkait kritikannya tersebut, di salah satu Grup WhatsApp (WA) Badan Pengelolaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ken menyebut saat ini negara kurang tegas dalam mencegah aksi intoleran di masyarakat, terlihat dari minimnya upaya sosialisasi Pemerintah terkait bahaya radikalisme dengan alasan efisiensi anggaran.
“Saat ini Negara melalui para menteri dan staf khususnya cenderung merangkul tokoh intoleran dan radikal agar mereka tidak berisik, tapi efeknya seolah negara berpihak kepada mereka,” ungkap Ken di Lampung, Rabu, 9 Juli 2025.
Bahkan, Ken mengungkapkan bahwa, ketidaktegasan Pemerintah ini akan memberikan efek negatif di masyarakat dan membuat radikalisme semakin menjalar ke berbagai daerah kedepannya, sehingga Ken meminta masyarakat untuk tidak menaruh harapan besar kepada Negara terkait komitmen dalam memberantas intoleran dan radikalisme.
“Saat ini jangan terlalu berharap (Pemerintah, red). (Masyarakat, red) yang waras jangan patah semangat, tapi juga jangan diam, kita bisa lakukan pencegahan dan edukasi kebhinekaan semampunya di lingkungan terdekat,” pungkas Ken.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi bahwa belum ada upaya pengendalian terhadap konten-konten radikal ataupun intoleran di Media Sosial (Medsos) oleh Pemerintah, sehingga hal ini semakin memberikan kesan masih lemahnya penegakan hukum dan program pencegahan belum menyentuh akar dari permasalahan.
“Akibatnya, kelompok (intoleran dan radikal, red) ini semakin leluasa bergerak. Penyebarannya semakin luas lewat Medsos, dilain hal regulasi tidak memadai,” imbuhnya.
Ken juga menyoroti adanya upaya pendekatan yang keliru dari Pemerintah kepada kelompok-kelompok dimaksud, justru Pemerintah terkesan merangkul tokoh-tokohnya seperti, HTI dan FPI.
“Jangan heran kedepannya kalau akan banyak melihat tindakan intoleran di masyarakat. Pemerintah keliru, seharusnya bisa lebih sadar diri dan sadar posisi,” cetusnya. (bp/gk)
