BULELENG, Balipolitika.com– Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, I Made Kuta, S.Sos., M.A.P. yang ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis, 20 Maret 2025.
Menyusul kemudian pejabat fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng, Ngakan Anom Diana Kesuma Negara, S.T. ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tim Penyidik Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, pada Senin, 24 Maret 2025.
Meski demikian, kasus korupsi ini ternyata tidak ada kaitannya sama sekali dengan predikat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali mencatat prestasi signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi ini disertai capaian positif berupa jumlah temuan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali yang paling sedikit sepanjang sejarah pemeriksaan laporan keuangan kabupaten tersebut.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, secara langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis, 5 Juni 2025.
Dalam pernyataannya, Sutjidra menyampaikan rasa syukur atas capaian ini.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini tertinggi ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Raihan ini tentunya hasil dari kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 ini bisa diterima dengan baik,” jelasnya.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini secara khusus menyoroti minimnya temuan dari BPK sebagai indikator peningkatan kualitas.
Dari hasil pemeriksaan tersebut sangat sedikit ada catatan-catatan ataupun rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Bali.
“Hal ini menunjukkan semakin baiknya akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah kita,” ujar Sutjidra.
Sutjidra juga memberikan penghargaan khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) beserta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Peran mereka dinilai krusial dalam menjaga ketepatan prosedur, kelengkapan dokumen, dan akurasi data keuangan.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda dan para pimpinan OPD terkait atas kerja kerasnya sehingga kita bisa mempertahankan opini WTP ini untuk ke-12 kalinya,” kata dia.
Meski berhasil mempertahankan prestasi, pria yang juga seorang dokter kandungan ini menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan.
Ia menyatakan komitmen Pemkab Buleleng untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
Langkah ini dianggap vital untuk memastikan tata kelola keuangan yang sehat dan akuntabel guna mendukung efektivitas pembangunan daerah.
“Ke depan, kita harus bisa meningkatkan lagi kualitas pelaporan keuangan kita sehingga kita bisa mempertahankan opini WTP ini di tahun-tahun mendatang,” imbuh Sutjidra.
Pencapaian opini WTP ke-12 berturut-turut dengan jumlah catatan BPK tersedikit sepanjang sejarah ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Buleleng dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Prestasi ini diharapkan menjadi landasan kokoh bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Buleleng. (bp/ken)
