DENPASAR, Balipolitika.com- BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menggelar Forum Komunikasi bersama Pemerintah Kota Denpasar guna membahas strategi penguatan rekrutmen, cakupan, dan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai langkah percepatan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yang tidak hanya menyeluruh tetapi juga berkualitas.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Denpasar pada Rabu 14 Mei 2025 ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dan dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar.
Dalam arahannya, Sekda Alit Wiradana menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh OPD untuk menindaklanjuti berbagai kendala dalam peningkatan keaktifan peserta JKN.
“UHC merupakan indikator keberhasilan program kesehatan. Ini sangat penting agar masyarakat segera mendapat pelayanan ketika menghadapi masalah kesehatan. Saya harapkan agar pimpinan OPD menindaklanjuti kendala-kendala untuk memperkuat keaktifan peserta,” ujar Alit Wiradana.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dr. Nyoman Wiwiek Yuliadewi, menyampaikan bahwa forum ini merujuk pada SK Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan No. 58 Tahun 2025.
Forum bertujuan memperkuat strategi rekrutmen dan keaktifan peserta agar UHC tidak hanya tercapai secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas.
Forum ini menjadi wadah komunikasi antar pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, memecahkan masalah, serta merumuskan rencana strategis bersama.
Terdapat empat isu utama yang dibahas dalam forum, yaitu: pertama, tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Denpasar yang hingga Agustus 2024 baru mencapai 86,31%, menjadikan Denpasar peringkat keempat terendah di Bali.
Kedua Alokasi anggaran iuran JKN bagi segmen PPU PN (PNS, PPPK, pegawai kontrak, dan perangkat desa).
Ketiga Kepesertaan anak-anak di atas usia 21 tahun yang perlu diperhatikan keberlanjutan status JKN-nya. Keempat masalah piutang iuran peserta, yang masih menjadi tantangan tersendiri.
Meski demikian, Kota Denpasar telah mencapai cakupan kepesertaan JKN lebih dari 98%, melampaui target RPJMN 2024 dan secara angka sudah mencapai UHC.
Namun tantangan ke depan adalah meningkatkan keaktifan peserta, khususnya karena proporsi tertinggi peserta aktif berada di segmen PPU Badan Usaha (31,96%), sementara segmen PBPU/BP Pemda masih di angka 15,36%.
Forum ini juga membahas implementasi program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) serta SRIKANDI (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN melalui pemerintah daerah dan pihak ketiga) sebagai upaya kolaboratif untuk memperkuat keikutsertaan dan keberlanjutan kepesertaan JKN di wilayah Denpasar.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan implementasi JKN dapat terus ditingkatkan guna mencapai UHC yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga berkualitas. (bp/jk/ken)
