DENPASAR, Balipolitika.com– Tanpa rekrutmen atau lelang terbuka seperti pada umumnya, tiba-tiba Gubernur Bali, Wayan Koster melantik 21 Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon 2) di Lingkungan Pemprov Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat, 9 Mei 2025.
21 Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksud sebagai berikut.
Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
Dr. drh. Luh Ayu Aryani, M.P. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
Tjok Bagus Pemayun, A.Par., M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Bali dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah.
Dr. I Wayan Sumarajaya, M.Si/ yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata Bali.
Ketut Nayaka, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
I Dewa Tagel Wirasa, S.E.,AK., M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si. yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
Gede Suralaga, S.I.P., M.Si. yang sebelumnya sebagai Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
Dr. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si. yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian.
Dr. Drs. I Made Rentin, AP., M.Si. yang sebelumnya sebagai Kepala BPBD Provinsi Bali dilantik menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si. yang sebelumnya sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali .
Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, S.STP., M.Si. yang sebelumnya sebagai Sekretaris BPBD Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali.
I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.A.P/ yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
Dr. I Ketut Wica, S.Sos., M.H. yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Baki dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
Tjok Istri Srimas Pemayun, S.H., M.H. yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Regulasi Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
I Made Dwi Arbani, S.TP., M.Si. yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
Tri Arya Dhyana Kubontubuh, S.E., M.Si. yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.
I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si. yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes. yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si. yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
I Made Budi Adiana, S.E.,M.Si. yang sebelumnya sebagai Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madyapada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
Dalam pidato pengarahannya, Koster menyampaikan agar pejabat yang baru dilantik harus berintegritas, kreatif, dan inovatif, serta selalu memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Ibaratnya seperti mengenyam pendidikan, selalu memberikan nilai terbaik dengan belajar yang keras. Begitu juga ketika menjabat, harus bekerja ekstra keras,” jelasnya.
Koster juga menegaskan pejabat yang dilantik baik jalur mutasi maupun promosi harus bisa bekerja dengan satu kesatuan dan membuang ego sektoral masing-masing sesuai dengan tupoksinya.
“Tidak ada pegawai Dinas A atau B, anda semua satu gerbong Pegawai Pemprov Bali dengan komando Sekda Bai,” ujarnya.
Menurutnya, pengisian jabatan kali ini sudah menggunakan sistem merit atau sistem manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Koster pun yakin dengan kualitas para pejabat kali ini karena mereka ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.
“Sistem merit di Bali juga sudah diakui sangat bagus oleh MenPAN RB dan Mendagri dan sudah dilaksanakan sejak periode pertama saya. Jadi tidak ada jual beli jabatan yang merusak tatanan birokrasi sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tidak kompeten menjadi pejabat,” tegasnya.
Ia pun menegaskan sudah menyeleksi para pejabat sesuai dengan golongan, masa kerja, uji kompetensi manajemen talenta, hingga meminta print out riwayat hidup kepada Sekda Bali.
Gubernur yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini meyakini bahwa pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terbaik yang dimiliki oleh Pemprov Bali, sehingga ia pun mengajak untuk ngebut mengeksekusi program-program di periode kedua ini yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
“Tidak ada istilah santai di periode kedua ini, saya akan mengajak semua untuk gas mengeksekusi program baik masalah infrastruktur, sampah hingga masalah energi di Bali,” imbuhnya.
Untuk itu ia pun menginstruksikan agar para pejabat yang baru dilantik benar-benar membaca visi misi Provinsi Bali dengan detail karena sudah terurai dengan baik, sehingga bisa ditangkap dengan utuh.
Perluas wawasan dengan membaca dokumen Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
“Ini gerbong yang saya ajak untuk lima tahun ke depan. Lima tahun yang merupakan pondasi Bali Era Baru 100 tahun ke depan. Jadi mari kita bekerja keras, fokus, tulus nindihin gumi Bali, dan jangan pernah sekalipun untuk korupsi,” tandasnya.
Adapun disampaikannya beberapa program yang harus segera diselesaikan pada periode kedua kepemimpinannya, yaitu pembangunan infrastruktur secara massif untuk memperlancar transportasi di Daerah Sarbagita.
Ia berharap tahun 2026 pembangunan fisik sudah mulai dikerjakan dan pada tahun 2029 sebelum periodenya berakhir sudah selesai 70 persen.
Selain itu percepatan pembentukan Perda dan Pergub yaitu Perda yang mengatur tentang Pembatasan Alih Fungsi Lahan Produktif hingga Perda Toko Jaringan Modern juga harus secepatnya diatensi. (bp/ken)
