DENPASAR, Balipolitika.com– Tak hanya Pemprov Bali yang kelimpungan akibat defisit APBD 2023 Rp1,9 triliun hingga Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya berencana berutang Rp842,85 miliar sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2024, Pemkab Badung pun mengalami masalah serupa.
Bahkan, kondisi keuangan Pemkab Badung jauh lebih parah karena dibayang-bayangi defisit anggaran lebih besar dibandingkan warisan kepemimpinan Wayan Koster masa bakti 2018-2023 kepada Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sebesar Rp1,9 triliun.
Prediksi Pj Gubernur Bali bahwa Kabupaten Badung diprediksi bakal mengalami defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun sampai akhir 2024 mendekati kenyataan.
Mengacu data postur APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 yang diterima SIKD per 6 November 2024 diketahui realisasi target Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang dipasang di APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp10.232, 17 miliar atau Rp10,2 triliun baru terealisasi sebesar 57,00 persen atau Rp5.831,96 miliar alias Rp5,8 triliun.
Dengan kata lain, Pemkab Badung masih memiliki kesempatan di bulan November 2024 untuk mengumpulkan uang sebesar Rp4,4 triliun untuk mencapai target yang ditetapkan mengacu APBD Badung Tahun Anggaran 2024.
Diwawancarai awak media, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba mengaku pihaknya sedang berupaya mencapai target pendapatan sesuai APBD Perubahan 2024.
Birokrat yang juga menjabat sebagai Kadis PUPR Badung itu mengaku akan melakukan langkah mitigasi jika target pendapatan tidak tercapai.
Ungkapnya akan ada beberapa kegiatan yang dipending.
Meski demikian, bagi Ida Bagus Surya Suamba defisit terjadi jika ada pembiayaan yang tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah.
“Kalau terjadi belanja kemudian tidak bisa dilaksanakan, itulah yang disebut defisit,” tegasnya sembari menyebut Pemkab Badung berusaha tidak menciptakan utang di APBD 2024.
Diberitakan sebelumnya, sesuai penilaian Pemprov Bali, APBD Badung Tahun Anggara 2024 terancam defisit parah karena lebih menekankan belanja hibah yang terus naik menjadi Rp2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun.
Selain itu, juga adanya proyeksi penagihan yang diperoleh dari rasio penagihan piutang tahun 2023 sebesar 40 persen dengan kategori lancar, kurang lancar, dan ragu-ragu.
Pj. Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan, realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan bulan Juli tahun 2024 tercapai sebesar Rp3,9 triliun dari Rp6,7 triliun.
“Data-data yang ada dari kita diproyeksikan atau dinilai oleh provinsi bahwa kita tidak akan mampu mencapai sesuai yang kita akan rencanakan,” kata Suamba, Sabtu, 14 September 2024.
Namun, PAD yang bersumber dari target kunjungan wisatawan naik menjadi 64 persen dari kunjungan wisman sebanyak 7 juta.
Dari proyeksi ini ada pendapatan sebesar Rp630 miliar per bulan.
Di sisi lain, Ketua Sementara DPRD Badung Putu Parwata kala itu mengatakan hasil evaluasi dari gubernur bersifat final sehingga menurutnya Pemkab Badung harus siap melakukan terobosan untuk menutup defisit. (bp/ken)
