KEUANGAN BALI MEMBAIK?: Ilustrasi kabar bahagia sejumlah anggota legislatif DPRD Bali melaksanakan kunjungan kerja alias kunker ke luar negeri, tepatnya Italia. (istimewa)
DENPASAR, Balipolitika.com– Saat Pemprov Bali “kencangkan ikat pinggang” dan menunda pembayaran mencapai Rp926,2 miliar (direalisasikan pada APBD 2024, red) lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali 2023 defisit Rp1,9 triliun sesuai pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Kantor DPRD Bali, Senin, 25 Maret 2024, kabar bahagia datang dari jajaran legislatif DPRD Bali.
Kabar bahagia dimaksud mengindikasikan semakin sehatnya keuangan daerah Provinsi Bali memasuki Triwulan 1 Tahun 2024.
Pasalnya, meski di tahun 2023, dua target sumber pendapatan Pemprov Bali tak tercapai, yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pendapatan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali senilai Rp650 miliar dan hasil kerja sama pemanfaatan lahan milik Pemprov Bali di kawasan Nusa Dua dengan PT Narendra Interpacific Indonesia (PT NII) sebesar Rp560 miliar, diketahui sejumlah anggota DPRD Bali pada Minggu, 14 April 2024 terbang kunjungan kerja alias kunker ke Italia.
Belum diketahui dengan pasti apa urgensi sejumlah wakil rakyat DPRD Bali melaksanakan kunker ke negara yang dijuluki Lo stivale alias sepatu bot itu.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Bali I Gede Indra Dewa Putra dikonfirmasi Senin, 15 April 2024 pukul 10.11 Wita hanya membaca pesan yang dikirim redaksi balipolitika.com.
Ditanyai dalam rangka apa kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Bali ke Italia, Sekwan Bali I Gede Indra Dewa Putra tidak menjawab.
Di sisi lain, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya diketahui sedang mengoptimalkan rasionalisasi belanja perangkat daerah melalui efisiensi kegiatan rutin yang mendesak serta menghentikan kegiatan-kegiatan yang belum berjalan dan berkontrak.
“Melakukan skema penundaan pembayaran bagi kegiatan-kegiatan sudah berkontrak yang bernilai besar, baik kegiatan di perangkat daerah maupun BKK kabupaten/kota, untuk dialokasikan kembali pada APBD 2024,” tegas Sang Made Mahendra Jaya, Senin, 25 Maret 2024.
Di hadapan sidang paripurna, sosok bernama lengkap Irjen Pol Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H. yang menjawab Penjabat Gubernur Bali sejak 5 September 2023 itu mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali pada 2023 sebesar Rp6,7 triliun atau 93,39 persen dari yang direncanakan sebesar Rp7,2 triliun.
Sementara itu, Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali pada 2023 yang direncanakan sebesar Rp7,9 triliun terealisasi sebesar 83,29 persen atau Rp6,6 triliun.
Beber lulusan Akademi Polisi (Akpol) 1989 dan berpengalaman di bidang reserse itu, total belanja yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya oleh Pemprov Bali sebesar Rp926,2 miliar di tahun 2023 menjadi beban tambahan yang harus ditanggung APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. (bp/ken)
