PEJUANG UMP: Gung De Aryawan Caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Denpasar No Urut 1 dari Partai Perindo Optimis Menang Dengan 25.000 Suara Pejuang UMP Bali Rp5 Juta.
DENPASAR, Balipolitika.com- Menjelang pileg 14 Februari 2024 situasi persaingan politik di dapil Denpasar makin panas. Banyaknya calon DPRD Provinsi Bali Dapil Denpasar yang membawa nama besar kakak dan orang tua serta 7 inchumbent tidak membuat gentar para caleg new chumber.
Dengan ambisi perubahan untuk masyarakat dalam kebijakan publik seperti:
1. Pendidikan berkualitas tanpa penerimaan siswa baru lewat jalur belakang titipan curang dengan solusi memberikan Subsidi Biaya SPP Sekolah Swasta lewat meningkatkan penerimaan pajak dari pajak villa, kavling dan reklame bodong yang wajib diputihkan.
2. Kepastian hukum investasi sehingga bisa meyakinkan Investor untuk membuka lapangan kerja, karena ketakutan investasi akibat banyak nya demo penolakan membawa simbol sakral dan kawasan suci menjadi lambat peningkatan lapangan kerja buat generasi muda.
3. UMP Bali Rp2,8 Juta sangat kecil sekali, jauh dari UMP DKI Jakarta Rp5 Juta. Apalagi UMK Bekasi, Kerawang, Depok, Batam dll juga sudah Rp 5 Juta lebih.
Bali sebagai Daerah Pariwisata Internasional berbasis Budaya sangat tidak masuk akal dengan Upah Minimum masih rendah, apalagi Kabupaten Badung dengan PAD tertinggi seluruh Indonesia hanya UMK nya Rp3,3 Juta.
Permasalahan dasar di Bali yang sangat tidak mendapatkan perhatian serius oleh para Anggota DPRD membuat Calon DPRD Provinsi Bali Dapil Denpasar Nomer Urut 1 dari Partai Perindo berjuang All Out.
“Dengan menyuarakan aspirasi masyarakat lewat UMP Bali Setara UMP DKI Jakarta Rp5 Juta untuk mampu membiayai pelestarian Adat Budaya Bali yang butuh biaya rata-rata Rp800 ribu sebulan pada saat hari biasa dan Rp2 Juta sebulan jika ada Hari Raya Besar seperti Galungan dan Nyepi maka saya optimis menang dengan 25 ribu suara,” ujar Gung De sapaan akrab A A Gede Agung Aryawan, ST.
Tidak ada sedikit pun potensi kalah, karena aspirasi masyarakat untuk mendapatkan “upah layak” demi ajegkan adat budaya Bali tidak pernah disuarakan oleh para politisi selama ini.
“Politik yang dengan Dana Hibah APBD sudah tidak laku secara signifikan, masyarakat butuh Anggota DPRD yang cerdas dan berani membela kepentingan masyarakat kecil dalam peraturan perundang-undangan yang jadi tugas legislatif. Apalagi calo siswa baru jalur belakang titipan curang sangat merusak kualitas SDM generasi muda Bali jadi generasi penerus yang manja dan curang!” tutupnya.(bp/luc)
